WARTALENTERA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan target inflasi, nilai tukar rupiah, dan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) untuk tahun anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025, yang digelar di Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan asumsi inflasi dalam rentang 1,5–3,5 persen. Angka ini didasarkan atas koordinasi bersama Bank Indonesia selaku otoritas moneter. Namun, beberapa fraksi DPR menyampaikan pandangan berbeda.
Fraksi Gerindra menilai target tersebut perlu direvisi menjadi 2–4 persen untuk memperkuat ruang peningkatan daya beli masyarakat. Sementara itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai target pemerintah terlalu moderat dan mengusulkan batas yang lebih tinggi. “Dalam menentukan target 1,5 hingga 3,5 persen, pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter,” ujar Sri Mulyani.
Ia menjelaskan bahwa target inflasi tersebut mempertimbangkan keterjangkauan harga, perlindungan terhadap daya beli masyarakat berpendapatan rendah, serta stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak global. Pemerintah juga menegaskan kesiapan untuk bersikap fleksibel dan antisipatif terhadap risiko ketidakpastian, termasuk dampak perubahan iklim. “Langkah-langkah untuk selalu menjaga dari ketidakpastian, termasuk faktor iklim, akan terus dijaga,” tambahnya.
Terkait nilai tukar rupiah, pemerintah mematok kisaran Rp16.500–Rp16.900 per dolar Amerika Serikat (AS). Menurut Sri Mulyani, kisaran tersebut mencerminkan sikap antisipatif pemerintah dalam menghadapi volatilitas global.
Fraksi Gerindra mengusulkan rentang kurs yang lebih rendah, yakni Rp16.200–Rp16.500, sebagai bentuk kehati-hatian terhadap risiko eksternal dan tren suku bunga tinggi di AS. Sedangkan fraksi PKB mengusulkan kisaran Rp16.300–Rp16.700. “Bersama Bank Indonesia, pemerintah memperkuat koordinasi di dalam menjaga stabilitas nilai tukar,” tegas Sri Mulyani.
Sementara itu, untuk yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun, pemerintah menargetkan kisaran 6,6–7,2 persen. Fraksi Golkar menjadi satu-satunya fraksi yang mengusulkan target yield SBN agar ditekan di bawah 6,6 persen demi menciptakan biaya pinjaman yang lebih efisien.
Meski ketidakpastian global masih tinggi, Sri Mulyani menyatakan SBN tetap menarik bagi investor. Terbukti, investor global mencatatkan pembelian bersih SBN sebesar Rp40,8 triliun hingga saat ini. “Per 26 Juni, imbal hasil SBN 10 tahun telah turun dari 7,02 persen menjadi 6,62 persen. Kami juga akan terus melakukan koordinasi dengan otoritas moneter dalam menjaga yield SBN yang kompetitif,” pungkasnya. (kom)
