WARTALENTERA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa masalah sampah menjadi persoalan kompleks yang membuat pusing kepala daerah di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam acara Showcase Nasional Aspal Plastik di Bandung, Sabtu (5/7/2025).
“Kalau ada satu masalah yang buat pusing kepala daerah, selain organisasi kemasyarakatan (Ormas) adalah masalah sampah, jadi banyak kepala daerah tidak sentuh, karena sangat kompleks,” ujar Bima Arya.
Sampah Plastik Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Bima menyebut Indonesia menghasilkan sekitar 64 juta ton sampah per tahun, dengan 5,4 juta ton di antaranya merupakan sampah plastik. Dari angka tersebut, sekitar 3 juta ton plastik dibuang ke laut setiap tahun, menambah beban lingkungan yang kian berat.
“Jadi, omong kosong Indonesia emas 2045, tidak mungkin menjadi negara maju 2045, tapi sampah dan sampah plastik dibuang ke laut tidak kita selesaikan,” tegasnya.
Tiga Faktor Penting Penanganan Sampah
Menurut Wamendagri, penanganan masalah sampah perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu ke hilir, dengan memperhatikan tiga aspek penting: substitusi, ekosistem perekonomian, dan sistem penanganan yang terintegrasi.
Bima mengkritisi belum efektifnya upaya substitusi plastik sejauh ini. “Sampai hari ini belum ada yang terbukti terkait substitusi plastik menurut saya, ada beberapa produk tiba-tiba tidak terurai juga, dikatakan begini-begini, diteliti tidak terurai juga,” jelasnya.
Hati-Hati dengan Dampak Ekonomi
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem perekonomian, terutama saat membuat kebijakan pengelolaan sampah. “Kepala daerah perlu hati-hati, sebab upaya yang dilakukan bisa saja mengganggu dapur pengusaha yang sudah mereka jalankan puluhan tahun,” katanya.
Sebagai contoh, Bima menyampaikan adanya permohonan audiensi dari asosiasi industri minuman ringan yang terdampak oleh kebijakan Pemerintah Provinsi Bali melarang produksi dan distribusi air kemasan di bawah 1 liter. “Ini diskusinya panjang,” imbuhnya.
Pemerintah Daerah Sering Salah Kaprah
Wamendagri juga menyoroti bahwa banyak pemerintah daerah masih belum memahami secara utuh penanganan sampah dari hulu ke hilir. “Sering kali yang paham hulu ke hilir teman-teman komunitas atau kampus, tapi pemerintah sekalipun sering gagal paham, melarang ini dampaknya seperti apa,” katanya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat sudah mulai memilah sampah di rumah, tetapi pada akhirnya tetap dicampur kembali oleh armada pengangkut dari pemerintah kota. “Banyak sekali kepala daerah itu latah, memilah dan memilih disosialisasikan, di rumah sudah dipilah, tapi oleh armada pemkot dicampur lagi,” ucapnya.
Bima juga menyoroti masalah lain, yakni produk olahan dari sampah yang sudah terpilah tidak terserap pasar karena tidak ada pembeli, menjadikan pengelolaan sampah masih menjadi tantangan besar bagi daerah. (kom)
