WARTALENTERA – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mencatat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak percaya dengan isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berdasarkan hasil survei, sebanyak 74,6 persen responden menolak mempercayai isu tersebut.
Direktur PT Survei Strategi Indonesia (SIGI) LSI Denny JA, Ardian Sopa, menyampaikan bahwa terdapat tiga alasan utama mengapa masyarakat tidak percaya: kekuatan jejak dan logika prosedural, konfirmasi dari lembaga resmi, serta kesadaran akan motif politik.
"Responden survei menempatkannya sebagai bagian dari dinamika politik, bukan sebagai fakta yang mengancam legitimasi kepemimpinan nasional," jelas Ardian dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Meski isu tersebut terus mencuat di ruang publik melalui televisi, talkshow, podcast, dan media sosial. Namun menurut Ardian, mayoritas publik menunjukkan sikap rasional dan tenang. Hanya 12,2 persen responden yang menyatakan percaya terhadap tuduhan ijazah palsu tersebut.
Survei juga menunjukkan bahwa keraguan terhadap isu ini merata di seluruh segmen masyarakat, baik dari tingkat pendidikan rendah hingga tinggi, dari pedesaan hingga perkotaan, dari generasi Z hingga baby boomer, dan dari berbagai latar belakang partai politik.
Ardian memaparkan bahwa kepercayaan publik terhadap Jokowi telah terbangun selama lebih dari satu dekade. Jokowi dikenal sebagai figur yang meniti karier dari bawah, mulai dari wali kota, gubernur, hingga presiden dua periode. “Seluruh proses pencalonan tentunya melalui verifikasi dokumen secara ketat, termasuk ijazah,” katanya.
Alasan kedua, lanjut Ardian, berasal dari klarifikasi resmi otoritas negara dan lembaga akademik. Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menyatakan bahwa Jokowi adalah alumnus sah mereka. Bahkan, Bareskrim Polri juga telah melakukan verifikasi dan menyatakan ijazah itu asli.
Alasan ketiga, menurut Ardian, adalah kesadaran publik terhadap muatan politis di balik isu ini. “Terutama setelah Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024, masyarakat melihat isu ini sebagai bagian dari dinamika kekuasaan,” imbuhnya.
Survei ini dilakukan secara nasional melalui tatap muka langsung di semua provinsi dari 28 Mei hingga 12 Juni 2025. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar ±2,9 persen. Untuk memperkuat hasil, LSI juga menggelar wawancara mendalam (indepth interview), FGD, dan analisis media. (kom)
