WARTALENTERA – Polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, terus mencuat dan memicu perdebatan tajam ditengah publik. Meski sebagian pihak menganggap isu ini tidak relevan, namun membiarkan kecurigaan tanpa klarifikasi justru dapat menimbulkan perpecahan ditengah bangsa.
Politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, menilai bahwa ditengah iklim politik yang kian terpolarisasi, diperlukan langkah sederhana namun tegas dari seorang pemimpin: menjernihkan keraguan dengan transparansi.
Sebagai perbandingan, Didi menyinggung kasus serupa yang pernah menimpa Barack Obama, Presiden ke-44 Amerika Serikat. Kala itu, Obama dituduh bukan warga negara Amerika dan akta kelahirannya dianggap tidak sah. Namun, alih-alih menyerang balik para pengkritiknya, Obama mengambil langkah elegan—merilis akta kelahiran aslinya ke publik.
“Dalam waktu singkat, polemik mereda, legitimasi politiknya menguat, dan energi bangsa kembali diarahkan untuk membangun,” ungkap Didi, Selasa (5/8/2025).
Menurut Didi, mantan Presiden Jokowi bisa mengambil pelajaran berharga dari pengalaman Obama. Jika memang ijazah yang dipersoalkan asli dan sah, maka menunjukkannya ke publik bukan kelemahan, melainkan bentuk kekuatan moral seorang pemimpin.
“Transparansi semacam ini akan memotong habis ruang bagi spekulasi liar, menghentikan saling curiga, serta menghormati hak publik untuk mengetahui kebenaran,” tegasnya.
Didi juga menyayangkan jika pelaporan hukum terus dilakukan terhadap warga yang mempertanyakan ijazah tersebut. Ia mengingatkan bahwa demokrasi menjamin kebebasan berpendapat, termasuk hak untuk bertanya.
“Mendorong proses pidana terhadap kritik hanya akan memperburuk citra kebebasan sipil dan menambah luka dalam kehidupan demokrasi kita,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia terlalu besar untuk dikerdilkan oleh isu semacam ini, namun terlalu mahal jika kecurigaan dibiarkan menyala terus-menerus.
Didi menilai bahwa Jokowi, sebagai mantan kepala negara, memiliki kesempatan emas untuk menunjukkan keteladanan dengan tampil ke publik dan menjelaskan dengan terbuka. “Transparansi bukan sekadar tuntutan hukum, melainkan panggilan moral bagi seorang pemimpin,” kata Didi.
Jika Jokowi memilih jalan keterbukaan seperti Obama, ia tidak hanya menyelesaikan polemik, tetapi juga memperkuat komitmennya terhadap integritas demokrasi Indonesia. Pada akhirnya, kejujuran dan keterbukaan menjadi fondasi utama dalam menjaga persatuan bangsa. (kom)
