WARTALENTERA – Seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat kompak tidak menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk boikot terhadap APBD Perubahan Jabar tahun 2025.
Meski absen dari satu fraksi yang beranggotakan 39 orang, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menegaskan rapat tetap dilanjutkan karena kuorum tercapai. “Hari ini rapat dihadiri 81 anggota legislatif dari jumlah keseluruhan 120 orang, masih mencapai persyaratan kuorum, sehingga rapat dapat dilanjutkan,” kata Buky di Bandung, Jumat (15/8/2025).
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDIP, Ono Surono, mengungkapkan sebelumnya pihaknya menyambut baik rencana perubahan APBD 2025 yang akan mengalokasikan kembali bantuan untuk yayasan pondok pesantren dan masjid. Namun, pada usulan terakhir yang disepakati, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak lagi menganggarkan bantuan untuk pondok pesantren.
Sebagai gantinya, muncul nomenklatur baru dalam APBD Perubahan, yaitu program beasiswa santri tidak mampu dengan alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar. “Fraksi PDI Perjuangan tidak menandatangani persetujuan bersama Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025,” tegas Ono.
Rapat paripurna yang digelar hari ini memiliki dua agenda utama. Pertama, laporan Badan Anggaran, persetujuan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, penandatanganan Persetujuan Bersama, dan penyampaian Pendapat Akhir Gubernur Jawa Barat atas APBD Perubahan 2025. Kedua, laporan Reses III DPRD Jawa Barat tahun sidang 2024/2025.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan enggan berkomentar terkait ketidakhadiran Fraksi PDIP dalam paripurna ini. “Saya no comment soal itu,” ujarnya singkat. (kom)
