WARTALENTERA-Respons perintah Prabowo, Kementerian ESDM bakal sikat seluruh tambang ilegal di Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan tidak akan ragu dan tebang pilih dalam menindak 1.000 lebih tambang ilegal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Langkah ini dilakukan sebagai respons dari pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal yang dinilai merugikan negara hingga Rp300 triliun dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Prabowo menyebut, terdapat setidaknya 1.063 titik tambang ilegal.
"Sudah arahan dari pak Menteri kita respons ya. Jadi saat ini kita mencoba untuk melakukannya, kan banyak ya ada 1.300 lebih dari data Presiden," kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae kepada wartawan, dikutip Senin (18/8/2025).
Ia mengatakan, selain berdasarkan data yang telah disampaikan Presiden Prabowo, pihaknya juga melakukan verifikasi sendiri terkait keberadaan tambang-tambang ilegal yang ada di Indonesia. Ia menambahkan, nantinya dari data tersebut dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk penanganan terhadap tambang ilegal tersebut.
"Intinya, kita juga bisa melakukan verifikasi sendiri dan mungkin dalam minggu depan kita sudah mulai melakukan beberapa langkah penanganannya. Cuma untuk yang mananya saya belum bisa tentukan," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung soal lebih dari seribu tambang ilegal dengan potensi kerugian negara Rp300 triliun.
"Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp300 triliun," ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Kepala negara meminta dukungan kepada parlemen dan masyarakat untuk memberantas tambang-tambang ilegal tersebut. Ia memperingatkan backing tambang, baik itu dari Polri maupun TNI agar tidak menghalang-halangi.
Jika berani menghalangi upaya tersebut, maka akan ditindak tegas. "Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal tidak ada alasan kami akan bertindak Atas Nama Rakyat," tegas Prabowo. (sic)
