WARTALENTERA-Naik hampir 10 persen, alokasi anggaran pendidikan capai Rp757,8 triliun di RAPBN 2026. Kenaikan ini difokuskan untuk memperluas manfaat beasiswa, meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, serta memperkuat infrastruktur pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat.
"Anggaran pendidikan 2026 mencapai Rp757,8 triliun, ini artinya naik 9,8% dibandingkan 2025 yang outlook-nya Rp690 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Banggar DPR, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (22/8/2025). Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp301,2 triliun dialokasikan langsung untuk siswa dan mahasiswa.
Beasiswa KIP Kuliah dan Bidik Misi disiapkan untuk 1,2 juta mahasiswa dengan anggaran Rp17,2 triliun. Sementara beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa SD, SMP, dan SMA mencapai Rp15,5 triliun dan menyasar 21,1 juta siswa.
Program LPDP juga mendapat perhatian khusus. "Untuk LPDP, Rp25 triliun adalah anggaran dana abadi dan pembiayaan untuk mahasiswa, riset, serta operasional PTN Badan Hukum,” rincinya.
Ia menyebut, LPDP akan membiayai 4.000 mahasiswa baru dan 452 riset di 21 perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH), termasuk dua PTNBH baru. Bagi tenaga pendidik, pemerintah mengalokasikan Rp274,7 triliun, termasuk tunjangan profesi guru dan dosen.
Sebanyak Rp19,2 triliun disiapkan untuk tunjangan profesi guru non-PNS, yang akan diterima oleh lebih dari 754.000 guru. Dosen non-PNS pun mendapat alokasi Rp3,2 triliun untuk 80.325 orang.
Untuk mendukung infrastruktur dan operasional sekolah, pemerintah mengalokasikan Rp150,1 triliun. Termasuk di dalamnya adalah Rp64,3 triliun untuk bantuan operasional sekolah yang akan menjangkau 53,6 juta siswa.
Program baru berupa sekolah rakyat juga diluncurkan dengan anggaran Rp24,9 triliun, yang terdiri atas pembangunan 200 sekolah rakyat senilai Rp20 triliun dan operasional sebesar Rp4,9 triliun. Rincian anggaran ini juga mencakup Rp253,4 triliun melalui transfer ke daerah, termasuk untuk tunjangan guru, biaya operasional pendidikan anak usia dini (PAUD), dan pendidikan kesetaraan.
Menurut Sri Mulyani, anggaran pendidikan tetap dijaga sesuai amanat konstitusi, yakni sebesar 20 persen dari total belanja negara. "Ini untuk memastikan bahwa fungsi pendidikan berjalan secara desentralistik dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya. (sic)
