WARTALENTERA – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya urusan perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang hak prerogatif.
“Menyangkut reshuffle itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden,” ujar Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Bahlil menekankan, Golkar sebagai partai yang berpengalaman selalu berpegang pada konstitusi dan mekanisme yang berlaku. Ia menegaskan bahwa reshuffle kabinet, termasuk pengangkatan maupun pemberhentian pejabat, sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. “Untuk reshuffle, mengangkat, memberhentikan, itulah hak prerogatif Bapak Presiden,” kata pria yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.
Diketahui, saat ini kursi wakil menteri ketenagakerjaan masih kosong setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Immanuel Ebenezer terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Presiden Prabowo memastikan posisi yang ditinggalkan Ebenezer akan segera diisi.
Kepala Negara juga menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan kekosongan jabatan berlangsung lama.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa isu reshuffle kabinet tidak perlu ditanggapi dengan spekulasi. Menurutnya, perombakan hanya akan terjadi bila Presiden Prabowo sendiri yang mengumumkannya. “Reshuffle ini hanya terjadi kalau diumumkan oleh Presiden. Jadi selama tidak diumumkan oleh Presiden, tentu kita tidak perlu berspekulasi,” kata Hasan saat memberikan keterangan pers di Kantor PCO, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Ia menambahkan, jika reshuffle benar dilakukan, masyarakat maupun jajaran pemerintahan akan mengetahuinya langsung melalui pengumuman Presiden. “Mari kita fokus saja bekerja menjalankan perintah-perintah dari Presiden dan menjalankan program-program pemerintahan. Kalaupun itu ada nanti, ya kita akan tahu begitu diumumkan oleh Presiden,” pungkas Hasan. (kom)
