WARTALENTERA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, menyatakan pemerintah akan mempelajari terlebih dahulu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang wakil menteri (wamen) merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, termasuk komisaris BUMN.
Mahkamah Konstitusi dalam sidang di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis sore, menetapkan putusan untuk perkara nomor 128/PUU-XXIII/2025. “Baru saja kami mendapatkan informasinya, sehingga tentu pertama kita menghormati segala keputusan dari Mahkamah Konstitusi,” kata Prasetyo Hadi saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Prasetyo menegaskan pemerintah akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk membicarakan tindak lanjut dari hasil keputusan MK tersebut. Ia juga meminta waktu agar pemerintah dapat menelaah putusan itu secara menyeluruh. “Jadi, kami mohon waktu terlebih dahulu karena juga baru beberapa saat yang lalu itu dibacakan keputusannya,” ujarnya.
Ketua MK Suhartoyo sebelumnya membacakan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon I untuk sebagian. Mahkamah memasukkan frasa “wakil menteri” ke dalam norma Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang semula hanya mengatur larangan rangkap jabatan bagi menteri.
Dengan putusan tersebut, Pasal 23 UU Kementerian Negara kini berbunyi: “Menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD.”
Permohonan perkara ini diajukan oleh advokat Viktor Santoso Tandiasa dan pengemudi ojek daring Didi Supandi. Namun, MK menyatakan permohonan Didi tidak dapat diterima karena dianggap tidak memiliki kedudukan hukum.
Dalam putusan tersebut, terdapat dua hakim konstitusi yang menyampaikan dissenting opinion, yakni Daniel Yusmic P. Foekh dan Arsul Sani. (kom)
Editor : Yudha
