WARTALENTERA-Percepatan realisasi belanja negara, PR utama Menkeu baru. Menteri Keuangan yang baru dilantik Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya realisasi belanja negara sebagai salah satu tantangan utama yang akan ditangani.
Purbaya menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi belanja agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih signifikan. Ia menyoroti pentingnya menjaga kesehatan fiskal dan mengingatkan menjaga fiskal tetap sehat tidak boleh sampai menghambat belanja negara, yang justru sangat dibutuhkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
"Saya buat fiskalnya sehat, tapi kalau enggak dibelanjain juga ekonominya enggak jalan, runtuh juga nanti ekonominya. Jadi fiskalnya sehat, tapi kita pastikan tidak mengganggu sistem keuangan dan belanjanya bisa optimal. Ini kan sekarang agak lambat ya (realisasi belanja negara)?,” tutur Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, dikutip Selasa (9/9/2025).
Menurutnya, dalam dua kuartal terakhir, pertumbuhan belanja pemerintah saat ini dinilainya masih agak lambat. Sebagaimana diketahui, realisasi belanja negara hingga semester I-2025 baru mencapai Rp1.406 triliun atau 38,8 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp3.621,3 triliun.
Tak hanya itu, kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga tercatat negatif, dengan kontraksi sebesar 0,08 persen di kuartal I dan 0,02 persen di kuartal II. Ia belum dapat memastikan apakah kondisi tersebut disebabkan oleh efisiensi anggaran atau faktor lainnya.
Namun yang pasti, perlambatan belanja memberi dampak langsung terhadap laju ekonomi nasional. "Itu tidak tahu salahnya di mana, efisiensi apa bukan, tapi yang jelas itu memberi dampak negatif ke perekonomian karena pertumbuhannya lambat dari situ. Saya ahli fiskal, jadi saya mengerti betul fiskal yang produktif seperti apa," paparnya.
Purbaya juga menuturkan dirinya telah menerima arahan dari Presiden Prabowo untuk membalik arah ekonomi dan mempercepat pertumbuhan. Karena itu, ia akan segera mengevaluasi kondisi keuangan negara dan mengidentifikasi instrumen-instrumen yang masih bisa dioptimalkan.
"Itu yang akan kita kerjakan ke depan, saya akan melihat di keuangan ada apa, instrumen apa yang masih bisa kita optimalkan, disitu akan kita maksimalkan supaya ekonominya jalan lebih cepat," tutupnya.
Sementara itu, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan, menyatakan bahwa selama ini Sri Mulyani Indrawati diakui dan dipercaya terutama oleh dunia usaha dan lembaga internasional berhasil menjaga kebijakan fiskal stabil, prudent dan sustainable. "Dengan demikian Indonesia masih merupakan salah satu dari negara yang dipercaya mengelola ekonominya dengan baik dan masih menarik untuk investasi. Walau dalam beberapa tahun terakhir terutama di masa kedua Jokowi banyak melakukan akomodasi terhadap keinginan Presiden sehingga mengakibatkan semakin meningkatnya utang publik dan menurunnya kredibilitas kebijakan fiskal sendiri," kata Fadhil, dikutip Selasa (9/9/2025).
Namun, dirinya mengingatkan bahwa yang harus dihindarkan adalah persepsi bahwa digantinya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menkeu adalah karena peristiwa penjarahan terhadap rumahnya karena dianggap kebijakannya tidak pro rakyat. "Sebab jika dengan demikian akan mengakibatkan reaksi negatif dari kalangan dunia usaha, pasar dan masyarakat sendiri. Siapapun penggantinya saya kira akan mengalami masalah fiskal yang rumit dan sulit," bebernya.
Sebagai pengganti Sri Mulyani Indrawati, Fadhil menilai bahwa Purbaya Yudhi Sadewa, merupakan seorang ekonom yang baik, paham persoalan, namun dia belum memiliki pengalaman secara langsung mengelola fiskal dan ekonomi secara keseluruhan. "Jadi bisa dikatakan dia bukan pilihan terbaik. Masih ada pilihan yang lebih baik, misalnya, wamennya Suahasil," ulasnya. (sic)
Editor : Sicillia Tan
