WARTALENTERA – Pemerintah menekankan pentingnya kebijakan hilirisasi Indonesia kepada para pemain mineral dunia guna mendukung transisi energi sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.
“Kami mau semua proses dari raw material (barang mentah) itu ada di Indonesia,” kata Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu di sela forum internasional mineral kritis, di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (25/9/2025).
Menurutnya, Indonesia saat ini sedang fokus pada hilirisasi melalui pengembangan sumber daya mineral, seperti pasir silika yang dapat digunakan sebagai bahan baku panel surya, serta nikel dan kobalt yang menjadi instrumen penting dalam produksi baterai kendaraan listrik.
Tantangannya, kata Todotua, Indonesia membutuhkan teknologi tinggi dan penanam modal untuk mendukung daya saing kompetitif setiap produk hasil hilirisasi mineral. Karena itu, pemerintah membuka keran investasi baik dalam maupun luar negeri dengan menyediakan regulasi, kebijakan fiskal, hingga kemudahan perizinan.
“Bagaimana kami menyediakan perizinan yang lebih cepat dan tepat waktu, kebijakan fiskal yang bisa mendukung tumbuhnya investasi, bagaimana iklim investasi kondusif. Jadi poin-poin itu selalu kami dorong,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Wamen Investasi dan Hilirisasi menjelaskan realisasi investasi pada sektor hilirisasi mineral hingga 1 September 2025 mencapai Rp193,8 triliun atau 12,11 miliar dolar AS (asumsi kurs berdasarkan APBN Rp16.000).
Porsi terbesar berasal dari nikel Rp94,1 triliun, disusul tembaga Rp40 triliun, bauksit Rp27,7 triliun, besi dan baja Rp21,5 triliun, timah Rp3,5 triliun, serta mineral lainnya seperti silika, emas, perak, kobalt, mangan, batu bara, dan aspal buton senilai Rp7 triliun.
Forum internasional tersebut dihadiri oleh para pemangku kepentingan global mulai dari sektor pertambangan, manufaktur, pemerintah, hingga investor. “Kami berikan asing itu untuk akses ke sumber daya alam kita tapi komitmen kami tetap jelas bahwa prosesnya itu harus ada di negara kita,” tegas Todotua. (kom)
