WARTALENTERA - Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap tahun ini. Jumlah anggaran yang dikembalikan sebesar Rp70 triliun.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan anggaran yang disiapkan pemerintah dalam jumlah besar untuk memastikan Program MBG dapat menjangkau seluruh penerima manfaat. Hanya saja dari alokasi anggaran Rp71 triliun dan dana standby Rp100 triliun, tidak bisa terserap semua tahun ini.
"Tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini," ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025).
Lebih lanjut, untuk tahun depan dukungan pemerintah meningkat signifikan. BGN akan menerima Rp268 triliun sehingga menjadikan lembaga tersebut satu-satunya dengan anggaran terbesar di kabinet.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan Rp67 triliun. Dengan demikian total dukungan dalam APBN mencapai Rp335 triliun guna mendukung pelaksanaan MBG.
"Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kita akan menyalurkan dana sekitar Rp 1,2 triliun. Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari," ujar Dadan.
Selain anggaran, Dadan menyebut sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur menjadi kunci dalam pelaksanaan program MBG. Ketiganya menjadi fondasi penting dalam memastikan pelaksanaan MBG berjalan efektif, merata dan berkelanjutan.
Terkait SDM, Dadan memastikan tenaga pelaksana program MBG merupakan SDM terlatih yang seluruhnya lulusan perguruan tinggi. Mereka adalah Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) yang kini memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
"Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, setiap SPPG wajib dipimpin oleh seorang SPPI sebagai Kepala SPPG (KSPPG). SPPI identik dengan SPPG, tidak ada satupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak dipimpin oleh SPPI sebagai kepala SPPG," tutur Dadan.
Kunci ketiga adalah infrastruktur, khususnya pembangunan gedung-gedung SPPG. Awalnya proyek ini direncanakan dibiayai sepenuhnya dari APBN, namun karena keterbatasan waktu dan proses pelaksanaan, pemerintah membuka kemitraan sebagai langkah strategis.
"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra yang telah ikut serta membangun SPPG di berbagai daerah. Anda semua adalah pejuang merah putih yang mempercepat keberhasilan program ini," kata Dadan.
BGN mencatat untuk membangun 30.000 unit SPPG, dibutuhkan dana sekitar Rp60 triliun. Meski dana tersedia, proses pembangunan melalui mekanisme tender pemerintah kerap mengalami kendala.
Dari Rp6 triliun yang dialokasikan untuk membangun 1.542 SPPG tahun ini, hingga Agustus 2025 belum satu pun yang terealisasi lewat skema tersebut. Sebaliknya, berkat partisipasi aktif pihak mitra kini telah berdiri 11.504 SPPG aktif di seluruh Indonesia, yang seluruhnya 100 persen hasil kolaborasi seluruh mitra.
"Kehadiran Anda adalah kontribusi terbesar dalam program ini. Ini adalah program pertama di Indonesia dan di dunia di mana mitra menjadi partner BGN yang telah menyukseskan program ini dengan cepat," lanjut Dadan.
Saat ini ada 30.000 mitra yang tergabung dalam portal BGN yang harus diseleksi, 11.504 lolos verifikasi dan sisanya masih tahap verifikasi. Ditargetkan akhir tahun ini 25.400 di daerah algomirasi dan 6.000 SPPG di daerah terpencil. (inx)
