WARTALENTERA - Kenaikan upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 akhirnya diumumkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Kenaikan UMP Jakarta ini naik 6,27 persen menjadi Rp5.729.876 per bulan menggunakan indeks tertentu (alfa) 0,75.
Indeks tersebut di bawah tuntutan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang mendesak penggunaan alfa 0,9 dalam perhitungan UMP.
"Dalam rapat Dewan Pengupahan, untuk pembahasan hal yang berkaitan dengan UMP diputuskan penetapan UMP 2026 ini berdasarkan alfa 0,75," ucap Pramono dalam Konferensi Pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Pramono mengakui ada tarik-menarik dalam pembahasan UMP Jakarta 2026 di Dewan Pengupahan mengingat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 memberikan ruang kepada gubernur untuk memakai alfa 0,5-0,9.
Pramono juga mengungkapkan bahwa para pengusaha tetap ingin menggunakan alfa 0,55.
"Saya akan sampaikan secara apa adanya dan transparan. Untuk pengusaha, awalnya mereka tentunya bertahan dengan 0,5, naik menjadi 0,55, dan mereka bertahan di angka itu. Sedangkan buruh, pekerja, mereka menginginkan tentunya di atas 0,9 dan itu dalam pembahasan yang berkali-kali," jelas Pramono.
Silang pendapat itu yang akhirnya membuat Pramono urung mengumumkan UMP Jakarta 2026 sebelum 24 Desember 2025. Ia menegaskan beberapa hari lalu kesepakatan tersebut belum bulat.
Namun, dirinya kini menegaskan penetapan UMP Jakarta 2026 sudah disepakati pihak-pihak terkait. Hal tersebut yang akhirnya dituangkan dalam keputusan gubernur.
"Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, UMP bukan sekadar kenaikan, tetapi tentunya kami juga melihat keseluruhan, baik itu dari sisi pekerja, kemudian pengusaha," terangnya.
"Untuk menjamin kenaikan UMP di DKI Jakarta di atas inflasi daerah, maka Pemerintah DKI Jakarta telah memutuskan untuk memberikan subsidi beberapa hal," imbuhnya.
Ada setidaknya empat subsidi yang diberikan DKI, yaitu transportasi publik bagi para buruh, bantuan pangan, layanan cek kesehatan gratis, dan akses air minum melalui PAM Jaya.
Selain itu, Pramono menegaskan ada sejumlah layanan perlindungan sosial (perlinsos) dengan syarat ketentuan yang berlaku.
"Sedangkan untuk dukungan bagi para pengusaha atau pelaku dunia usaha, kami akan memberikan kemudahan untuk perizinan, perbaikan pelayanan, relaksasi dan insentif perpajakan, dan akses pelatihan dan pemodalan bagi UMKM," tegas Pramono.
Pramono meyakini seluruh pihak akan memberikan dukungan dan dapat memahami situasi dan kondisi yang ada.
"Kiranya keputusan yang diambil telah melalui proses yang panjang dan mempertimbangkan berbagai hal, baik dari sisi buruh maupun pengusaha," ujarnya.
Sementara itu, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menghitung kenaikan UMP Jakarta 2026 seharusnya 6,9 persen, jika memakai alfa 0,9. Dengan kenaikan 6,9 persen, semestinya upah buruh di DKI tahun depan menjadi Rp5.769.137.
Iqbal bahkan sempat mengancam bakal melakukan demonstrasi berjilid-jilid, jika kenaikan UMP 2026 tidak sesuai harapan buruh. (inx)
