WARTALENTERA - Sungai CBL (Cikarang Bekasi Laut) tidak dapat ditangani hanya dengan pelebaran sungai. Itu yang ditegaskan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ketika datang ke lokasi banjir di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi.
Menteri PU menegaskan bahwa penanganannya tidak dapat dilakukan hanya dengan pelebaran sungai semata. Diperlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup pengelolaan aliran dari hulu ke hilir, pengendalian sedimentasi, pengamanan bantaran, serta integrasi dengan sistem drainase kawasan.
Saat ini banjir di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi pada Sabtu (24/1/2026) masih mengalami genangan dengan ketinggian sekitar 40 cm hingga 1,5 m.
Menteri Dody mengatakan, penanganan banjir di Kabupaten Bekasi itu dilakukan berdasarkan desain teknis yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) dan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait.
"Penanganan banjir di Bekasi ini tidak dapat dilakukan secara parsial maupun instan. Beberapa pekerjaan membutuhkan penyelesaian persoalan lahan serta sinergi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bekasi," kata Menteri Dody.
Menurut Menteri Dody, desain teknis penanganan yang sudah disiapkan oleh Ditjen SDA, selanjutnya perlu dilakukan pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jawa Barat, karena terdapat beberapa titik yang memerlukan pembebasan lahan.
"Jika hingga Mei –Juni terdapat perkembangan signifikan, termasuk penambahan akses dan kesiapan daerah, maka kami akan mematangkan langkah lanjutan untuk dilaporkan kepada Bapak Presiden,” terang Menteri Dody.
Terkait Sungai CBL (Cikarang Bekasi Laut), Menteri PU menegaskan bahwa penanganannya tidak dapat dilakukan hanya dengan pelebaran sungai semata. Diperlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup pengelolaan aliran dari hulu ke hilir, pengendalian sedimentasi, pengamanan bantaran, serta integrasi dengan sistem drainase kawasan.
"Kementerian PU tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan banjir Bekasi. "Diperlukan koordinasi erat dengan pemerintah daerah, baik Kabupaten Bekasi maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat" tandas Menteri Dody.
Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai CIliwung Cisadane (BBWS CC) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) juga mengatasi banjir di wilayah Jabodetabek dan telah mengerahkan pompa mobil sejak 22 Januari 2026 untuk mendukung percepatan pengendalian genangan di sejumlah titik terdampak.
Sebaran lokasi pompa mobile tersebut antara lain 1 unit di Mustika Wanasari Cibitung, 1 unit di Pondok Timur Mas Bekasi, 2 unit di Perum Jatibening Permai, 1 unit di Jalan DI Panjaitan Cawang, 1 Unit di Cililitan, 1 unit di Hutan Kemayoran, 1 unit di Perumahan IKIP, 2 unit di Maharta, 1 unit di Pinang Griya, 1 unit di pintu air Mookervart, 1 unit di Jalan Daan Mogot KM 13, dan 1 unit di Kembangan Utara. (vit)
Editor : Novita Amelilawaty
