WARTALENTERA – Wacana sekolah online kembali mengemuka. Bayang-bayang masa pandemi COVID-19 seakan kembali menyapa, namun kali ini musuhnya bukan virus melainkan krisis energi global yang terjadi akibat perang Iran.
Wacana sekolah online ini disampaikan pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari kebijakan penghematan energi nasional direncanakan mulai digulirkan pada April 2026.
Menko Pratikno mengatakan, saat ini pemerintah tengah menggodok langkah efisiensi yang terukur. Pengalaman pahit saat pandemi akan menjadi "buku panduan" dalam menyusun strategi mobilitas masyarakat.
"Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat," ujar Menko Pratikno seperti dilansir dari Antara, Senin (23/3/2026).
Jika wacana sekolah online diberlakukan, lanjut Pratikno, pemerintah akan menyesuaikannya dengan karakteristik mata pelajaran. Mata pelajaran teori akan diarahkan melalui daring, sementara pembelajaran praktikum akan tetap bersifat tatap muka.
Pemerintah juga tengah mempertimbangkan sejumlah isu strategis yang memerlukan pembahasan lanjutan, antara lain penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembiayaan akses internet siswa.
Selain pendidikan, pemerintah juga menyepakati strategi lain dalam penghematan energi lintas instansi, yakni penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), penguatan pemanfaatan platform digital, dan pembatasan mobilitas perjalanan dinas.
"Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal," kata Pratikno.
Kebijakan penghematan energi nasional bukanlah tanpa alasan. Ketegangan di Selat Hormuz yang memicu pembatasan pasokan minyak dunia telah memaksa negara-negara tetangga di Asia Tenggara mengambil langkah "darurat".
Mengutip AlJazeera, kantor-kantor pemerintahan di Filipina telah beralih ke empat hari dalam seminggu. Pejabat di Thailand dan Vietnam juga didorong untuk bekerja dari rumah dan membatasi perjalanan, sementara Pemerintah Myanmar memberlakukan hari-hari berkendara secara bergantian.
Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengumumkan pembatasan harga sementara untuk solar, sementara Vietnam mengatakan telah mulai menggunakan dana stabilisasi harga bahan bakarnya. (inx)
