WARTALENTERA-2026, Pemerintah target 400 ribu rumah warga miskin direnovasi. Pemerintah melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan program renovasi atau bedah rumah secara signifikan pada tahun ini.
Dari 45.000 rumah pada tahun lalu, jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi 400.000 rumah pada 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Maruarar Sirait usai menerima pengarahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (6/4/2026) kemarin.
Ia menyebut, dukungan Presiden terhadap program perumahan rakyat sangat besar, termasuk dalam peningkatan program bedah rumah di seluruh Indonesia. “Seperti buat renovasi rumah, tahun lalu cuma 45.000 rumah, tahun ini 400.000 rumah dan sedang dipersiapkan suatu langkah-langkah untuk ke depannya lebih besar lagi,” rincinya kepada wartawan, dikutip Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, pemerintah akan memastikan program tersebut tepat sasaran dengan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS). Data dari BPS akan digunakan untuk menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan, khususnya masyarakat miskin.
“Kita tentu akan bekerja sama dengan BPS supaya tentu ada aturannya. Seperti misalnya kita melakukan renovasi rumah itu ada di desil 1 sampai desil 4,” lanjutnya. Ia menegaskan pentingnya aturan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Jadi tentu ada aturannya, bagaimana yang berhak mendapatkan supaya tepat sasaran. Jangan nanti yang kaya dapat, yang membutuhkan, yang kurang mampu tidak dapat. Jadi itu ada aturannya, BPS sudah menyiapkan datanya,” tambah Maruarar.
Selain itu, Maruarar mengungkapkan bahwa pada tahun lalu sekitar 220 kabupaten/kota belum mendapatkan program bedah rumah. Namun pada tahun ini, seluruh kabupaten/kota di Indonesia akan memperoleh program tersebut.
“Tahun lalu ada 220 kabupaten/kota yang tidak dapat, sekitar 220. Tahun ini semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo,” janjinya.
Ia menilai, program tersebut akan berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah sekaligus menciptakan keadilan pembangunan di seluruh wilayah. "Ini program yang sangat signifikan, dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan," tuntasnya. (sic)
