WARTALENTERA - Tahun ini program padat karya nasional harus menjangkau 15.364 lokasi dan menyerap sedikitnya 1 juta tenaga kerja. Itu terungkap dalam rapat kerja Menteri Pekerjaan Umun (PU) dengan Komisi V DPR RI.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan keberlanjutan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) pada Tahun Anggaran 2026 dengan cakupan yang semakin luas, menjangkau 15.364 lokasi di seluruh Indonesia serta menyerap sedikitnya 1 juta tenaga kerja.
Menurut Menteri PU Dody Hanggodo, di tengah tekanan kondisi global, program padat karya diperkuat sebagai strategi utama untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong ekonomi lokal, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dody menyampaikan bahwa alokasi anggaran Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) tahun 2026 meningkat dari pagu awal sebesar Rp4,84 triliun menjadi Rp5,48 triliun. Meskipun dalam proses penajaman belanja sempat disesuaikan, pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan sekaligus memperkuat alokasi program ini.
"Program IBM ini memiliki multiplier effect yang besar. Selain menghasilkan infrastruktur, juga memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat melalui skema padat karya, sehingga mampu menggerakkan ekonomi lokal,” kata Dody.
Penguatan anggaran itu merupakan hasil realokasi di tengah kebijakan efisiensi fiskal, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah pada program yang langsung menyentuh masyarakat.
Dari total 15.364 lokasi, sebagian besar kegiatan berada pada sektor sumber daya air melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang dilaksanakan di 12.000 lokasi dengan alokasi sekitar Rp2,7 triliun, sekaligus menjadi kontributor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja.
Di sektor konektivitas, pembangunan melalui skema padat karya difokuskan pada pembangunan 118 unit jembatan gantung dengan alokasi sekitar Rp1,07 triliun, yang berperan penting dalam membuka akses wilayah terpencil dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara itu, pada sektor permukiman, program IBM mencakup berbagai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, antara lain Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 808 lokasi dan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di 906 lokasi.
Selain itu, Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dilaksanakan di 823 lokasi, Sanitasi untuk Lembaga Pendidikan Keagamaan (Sanimas LPK) di 653 lokasi, dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di 56 lokasi.
Kementerian PU juga terus melakukan konsolidasi dengan Kementerian Keuangan dan Komisi V DPR RI agar alokasi IBM tetap terjaga dan pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien, serta akuntabel.
Dody mengatakan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat menjadikan program lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan karena masyarakat memiliki rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.
“Kami memastikan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat tetap menjadi prioritas, bahkan di tengah penyesuaian anggaran. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja,” tegas Dody. (vit)
