WARTALENTERA – Transparansi dan kepastian hukum di era informasi digital, menjadi fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
Hal inilah yang mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk terus mematangkan pengembangan sistem informasi digital yang terintegrasi, khususnya melalui platform PPID dan JDIH.
Dalam Rapat Koordinasi yang berlangsung di Depok, Kamis (9/4/2026), ditekankan bahwa pembangunan sistem informasi digital ini merupakan langkah krusial untuk memperkuat legitimasi institusi. Pembaruan ini mencakup pengembangan website resmi serta peluncuran aplikasi mobile untuk menjamin kemudahan akses bagi publik.
Khairul Hidayati, Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional, menyatakan bahwa di era keterbukaan, kanal digital adalah instrumen strategis untuk membangun koneksi dengan masyarakat.
“Website telah menjadi salah satu wajah utama institusi di ruang publik, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam membangun kepercayaan, memperkuat legitimasi, dan menghadirkan pelayanan yang terbuka serta mudah diakses,” jelas Hida dalam keterangan yang dikutip Minggu (12/4/2026).
Selain penguatan pada sisi website, inovasi juga merambah ke platform mobile. Aplikasi PPID kini sudah tersedia di Google Play Store untuk mempercepat layanan informasi publik.
Sementara itu, sistem aplikasi JDIH yang tengah dikembangkan akan diproyeksikan sebagai pusat dokumentasi hukum yang sistematis dan mudah ditelusuri.
Hida menambahkan bahwa pengembangan ini menjadi bagian dari upaya mendukung prinsip good governance. Namun, ia kembali mengingatkan bahwa kecanggihan sistem harus diimbangi dengan kolaborasi lintas unit kerja agar platform tersebut tetap relevan.
“Pengembangan website PPID dan JDIH tidak cukup hanya berorientasi pada tampilan visual atau aspek teknis semata, tetapi harus dirancang sebagai instrumen kerja kelembagaan yang hidup, berfungsi, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (inx)
Editor : Inge Mangkoe
