WARTALENTERA - Pemulihan infrastruktur terdampak bencana di Sumatra dipercepat. Mayoritas akses konektivitas kembali berfungsi.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemulihan infrastruktur terdampak bencana di Sumatra, dengan mayoritas akses konektivitas kini telah kembali berfungsi dan mendukung mobilitas masyarakat.
Berdasarkan data, sebanyak 107 ruas jalan nasional terdampak bencana telah kembali fungsional 100 persen, serta 43 unit jembatan telah berfungsi kembali secara penuh. Pada jaringan jalan daerah, penanganan telah dilakukan pada 2.277 ruas jalan dari total 2.421 ruas jalan terdampak 94 persen. Sementara itu, 792 jembatan dari 1.181 jembatan yang terdampak 67 persen juga telah ditangani dan kembali beroperasi.
Secara spasial, pemulihan konektivitas juga menunjukkan capaian positif di berbagai provinsi terdampak. Di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, seluruh ruas jalan dan jembatan nasional yang terdampak telah kembali fungsional, sehingga akses antarwilayah dapat kembali dilalui masyarakat.
Capaian itu mencerminkan percepatan pemulihan konektivitas yang merata di wilayah Sumatera, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas serta distribusi logistik di daerah terdampak.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa percepatan pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana. "Konektivitas adalah urat nadi aktivitas sosial dan ekonomi. Dalam kondisi bencana, yang paling utama adalah memastikan akses tetap terbuka agar penanganan darurat, distribusi bantuan, dan mobilitas warga dapat berjalan. Kementerian PU hadir untuk memastikan konektivitas itu segera pulih,” kata Dody.
Untuk mendukung percepatan pemulihan akses di lapangan, Kementerian PU membangun jembatan darurat sebagai solusi cepat konektivitas, antara lain jembatan Bailey dengan bentang hingga 30 meter dan kapasitas beban mencapai 30 ton, serta jembatan Armco yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Hingga pertengahan April 2026, sebanyak 36 unit jembatan Bailey telah terpasang di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Penyediaan jembatan darurat itu menjadi langkah strategis untuk menjaga mobilitas masyarakat, khususnya pada wilayah yang akses jalannya terputus akibat bencana, sehingga distribusi logistik dan aktivitas ekonomi dapat segera pulih.
Dalam jangka menengah, Kementerian PU juga memperkuat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi melalui peningkatan anggaran, termasuk pada sektor Bina Marga yang naik sebesar Rp7,61 triliun, dari semula Rp14,29 triliun menjadi Rp21,90 triliun. Langkah ini difokuskan untuk penanganan longsoran serta rehabilitasi dan rekonstruksi ruas jalan nasional maupun jalan daerah di wilayah terdampak.
Penanganan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah melalui pendekatan build back better, yang tidak hanya memulihkan infrastruktur tetapi juga meningkatkan ketahanan terhadap risiko bencana di masa mendatang.
“Kita tidak hanya memperbaiki, tapi membangun kembali dengan standar yang lebih kuat agar ke depan lebih tahan terhadap bencana,” kata Dody.
Kementerian PU terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta Kementerian/ Lembaga terkait dalam memastikan penanganan bencana berjalan efektif. Termasuk dalam proses identifikasi, verifikasi, serta penentuan prioritas penanganan di lapangan.
Kementerian PU optimis bahwa konektivitas di wilayah terdampak bencana dapat pulih sepenuhnya dan mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. (vit)
