WARTALENTERA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana meluruskan pernyataannya terkait kebutuhan sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai 19.000 ekor. Menurutnya, angka tersebut merupakan simulasi atau pengandaian perhitungan, bukan kondisi riil harian.
Perhitungan kebutuhan sapi ini berdasarkan pada asumsi jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak memasak menu berbahan daging sapi.
"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau misalnya SPPG hari ini mau masak daging sapi. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," jelasnya usai meresmikan SPPG Pemuda Muhammadiyah di Bekasi, yang dikutip Kamis (23/4/2026).
Dadan menjelaskan, dalam satu kali proses memasak, kebutuhan sapi di satu SPPG bisa mencapai sekitar 350 hingga 382 kilogram, atau setara satu ekor untuk diambil dagingnya.
"Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi. Ini lah pentingnya makan bergizi agar tangkapan rasionya bagus. Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja," papar Dadan.
Meski demikian, Dadan menegaskan bahwa BGN tidak pernah menerapkan kebijakan menu mbg seragam secara nasional. Hal ini dilakukan untuk menghindari lonjakan kebutuhan bahan pangan yang dapat berdampak pada harga di pasar.
Ia juga mengungkapkan pengalaman saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober 2025 lalu. Saat itu, menu yang disajikan berupa nasi goreng dan telur untuk sekitar 36 juta penerima manfaat.
"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp3.000," ungkapnya.
Dari pengalaman tersebut, BGN memilih pendekatan fleksibel dalam penyusunan menu MBG, dengan menyesuaikan potensi sumber daya lokal dan preferensi masyarakat di masing-masing daerah.
"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Supaya juga tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," tutupnya.
