WARTALENTERA - Rangkaian pertemuan elite keamanan dalam beberapa waktu terakhir tidak bisa dibaca sebagai agenda rutin belaka. Pertemuan elite keamanan ini sesungguhnya adalah sebuah konsolidasi strategis para jenderal dalam upaya menjaga stabilitas dan ancaman global.
Hal ini disampaikan oleh Dr. Selamat Ginting, Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS), dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).
"Ketika Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan, serta para purnawirawan bintang empat, baik mantan Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto memanggil tokoh-tokoh kunci seperti Luhut Binsar Panjaitan, Dudung Abdurachman, hingga Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Maka yang sedang berlangsung sesungguhnya adalah sebuah konsolidasi strategis," tuturnya.
Pertanyaannya: konsolidasi untuk apa? Jawaban paling sederhana adalah stabilitas. Publik tentu tidak puas dengan jawaban sesederhana seperti itu.
Menurut Selamat Ginting, Dalam politik dan militer, langkah yang tampak sederhana sering kali menyimpan pesan yang lebih kompleks. Konsolidasi lintas generasi—aktif dan purnawirawan—menunjukkan bahwa negara tidak ingin mengambil risiko sekecil apa pun terhadap kemungkinan fragmentasi di tubuh elite keamanan.
"Dalam sejarah Indonesia, stabilitas politik selalu berkorelasi kuat dengan soliditas militer dan kepolisian. Karena itu, merangkul semua poros kekuatan bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan," ujarnya.
Di sisi lain, kehadiran para jenderal purnawirawan bukan hanya simbol kehormatan. Mereka adalah simpul jaringan, penjaga memori institusional, sekaligus figur dengan pengaruh yang masih hidup di tubuh organisasi.
Mengumpulkan mereka berarti memastikan bahwa tidak ada “arus bawah” yang bergerak di luar kendali. Dalam bahasa yang lebih lugas, ini adalah upaya menutup kemungkinan munculnya loyalitas ganda di tengah dinamika politik yang selalu cair.
Eskalasi konflik global
Membaca pertemuan elite keamanan ini semata sebagai upaya internal juga terlalu sempit. Dunia sedang bergerak ke arah yang tidak stabil.
"Eskalasi konflik global, ketegangan kawasan Indo-Pasifik, hingga ancaman non-konvensional seperti perang siber dan disinformasi, memaksa setiap negara melakukan penyesuaian cepat," ucapnya.
Dalam konteks ini, pertemuan tersebut sangat mungkin merupakan bagian dari proses penyamaan persepsi ancaman. Negara tidak hanya ingin solid, tetapi juga ingin siap.
Di titik ini, keterlibatan Kapolri menjadi penting. Ini memberi sinyal bahwa spektrum ancaman yang dibahas tidak terbatas pada dimensi eksternal. Stabilitas dalam negeri—pasca kontestasi politik, potensi polarisasi, hingga ancaman radikalisme—tetap menjadi variabel krusial.
"Artinya, konsolidasi ini juga merupakan jembatan antara keamanan eksternal dan internal, dua domain yang semakin sulit dipisahkan di era modern," ujarnya lagi.
Pagar kekuasaan
Meski demikian, imbuh Selamat Ginting, langkah ini bukan tanpa potensi kritik. Menguatnya peran purnawirawan dalam orbit kekuasaan kerap memunculkan pertanyaan tentang batas antara pengaruh informal dan struktur formal.
"Apakah ini memperkuat negara, atau justru menciptakan “ruang bayangan” dalam pengambilan keputusan? Jawabannya bergantung pada satu hal, apakah konsolidasi ini diikuti dengan kebijakan yang transparan dan akuntabel, atau berhenti sebagai simbol kekuatan semata?"
"Yang jelas, momentum pertemuan elite keamanan ini tidak bisa dilepaskan dari fase awal pemerintahan. Setiap rezim baru membutuhkan fondasi stabilitas yang kokoh, terutama di sektor keamanan," katanya.
Menurut Dewan Pakar Merdeka Institute ini, dengan mengunci dukungan dari seluruh spektrum elite—aktif maupun purnawirawan—Presiden sedang membangun pagar pertama bagi pemerintahannya.
"Ini adalah langkah preventif, memastikan bahwa sebelum menghadapi tekanan eksternal, rumah di dalam sudah tertata rapi," ucapnya.
Rangkaian pertemuan elite keamanan ini lebih tepat dibaca sebagai sinyal kewaspadaan, bukan kepanikan. Negara tidak sedang bereaksi terhadap krisis terbuka, tetapi sedang mengantisipasi kemungkinan yang belum tentu terlihat.
Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, langkah seperti ini justru menunjukkan satu hal: kesadaran bahwa stabilitas tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dirawat—bahkan sebelum ancaman itu benar-benar muncul.
Pertanyaannya kemudian bergeser: apakah konsolidasi ini akan berlanjut pada langkah-langkah konkret dalam reformasi pertahanan dan keamanan, atau hanya berhenti sebagai pesan politik?
"Di sinilah publik perlu mencermati. Karena dalam politik, yang menentukan bukan hanya siapa yang berkumpul, tetapi apa yang mereka hasilkan setelah pertemuan itu berakhir," ungkapnya. (inx)
