WARTALENTERA - Sepanjang 2026 nilai tukar Rupiah terhadap USD terus tergerus. Hingga hari ini nilainya tembus Rp17.529 per USD.
Adapun nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan Kamis (14/5/2026) menguat jadi Rp17.529 per USD. Beberapa ekonom menyebutkan tergerusnya nilai tukar Rupiah adalah imbas geopolitik konflik Iran dan Amerika Serikat. Butuh intervensi Pemerintah dan Bank Indonesia.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet berpendapat pemerintah dan Bank Indonesia (BI) perlu bergerak lebih sinkron dalam mengintervensi Rupiah sebelum dampaknya merembet ke inflasi.
Yusuf menjelaskan pelemahan Rupiah sudah mulai memberikan tekanan harga, meski belum signifikan dan terlihat di angka inflasi. "Meskipun, inflasi saat ini masih relatif rendah, tekanan di lapangan mulai terasa, terutama dari kenaikan biaya impor, energi, dan distribusi," kata Yusuf.
Dia menyebut struktur ekonomi Indonesia masih cukup bergantung pada impor pangan, bahan bakar minyak (BBM), bahan baku industri, dan barang modal. Akibatnya, pelemahan Rupiah cepat atau lambat akan diteruskan ke harga barang dan jasa.
"Dampaknya memang biasanya bertahap, bukan langsung sekaligus. Produsen atau distributor masih mencoba menahan harga, tetapi kalau kurs bertahan lemah dalam waktu lama, penyesuaian harga hampir tidak terhindarkan," jelasnya.
Menurutnya, tekanan paling besar datang dari tiga sisi. Pertama, pangan impor seperti gandum, kedelai, gula, dan produk turunannya yang sangat sensitif terhadap kurs.
Kedua, energi dan transportasi karena harga BBM nonsubsidi dan ongkos logistik ikut terdorong naik ketika rupiah melemah.
Ketiga, biaya produksi industri yang masih banyak menggunakan bahan baku impor, sehingga pelaku usaha menghadapi kenaikan ongkos produksi yang pada akhirnya bisa diteruskan ke konsumen.
Disini perlu intervensi dari Bank Indonesia (BI). Langkah intervensi BI memang menjadi pemain utama dalam menjaga Rupiah agar tidak menimbulkan kepanikan pasar dan menciptakan efek domino yang terlalu luas.
Namun, menurut Yusuf, intervensi BI tidak bisa bergerak secara tunggal, terutama bila tekanan fundamental masih belum teratasi. Butuh dukungan Pemerintah. "Pasar juga melihat kondisi defisit transaksi berjalan, kebutuhan impor energi, dan persepsi terhadap ruang fiskal pemerintah," katanya. Disini peran Pemerintah diperlukan. "Agar sinkron," tambahnya.
Intervensi paling mendesak saat ini yaitu memperkuat pasokan devisa di dalam negeri, menjaga disiplin fiskal agar kepercayaan pasar tetap terjaga, serta mempercepat upaya mengurangi ketergantungan impor, terutama di sektor energi dan pangan. Dia juga menilai penggunaan transaksi mata uang lokal dengan negara mitra dagang juga perlu diperluas agar tekanan permintaan USD bisa melandai.
Sementara menurut Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Andry Asmoro, penambahan lapangan kerja AS meningkat pada bulan September dengan jumlah tertinggi dalam enam bulan. Selain itu tingkat pengangguran turun menjadi 4,1 persen dari periode sebelumnya sebesar 4,2 persen.
Di sisi lain ketegangan geopolitik minggu ini berpotensi meningkat menyusul serangan Israel ke Lebanon, di mana seorang pemimpin Hamas tewas dalam serangan Israel. "Tidak dapat dipungkiri, kondisi ini dapat menyebabkan dolar menguat minggu ini," katanya.
Selain itu, investor akan menunggu rilis data inflasi dan risalah rapat The Federal Open Market Committee (FOMC) yang akan memberikan arahan tentang suku bunga Fed Fund Rate (FFR) mendatang. (vit)
