WARTALENTERA-Efisiensi anggaran mendorong Mendiktisaintek bikin kebijakan batasi akses jurnal ilmiah. Kampus-kampus hanya bisa mengakses jurnal ilmiah lewat Perpusnas atau Perpustakaan Nasional.
Ya, dalam waktu dekat, akses jurnal ilmiah untuk digunakan kampus secara bersama akan dikelola oleh Perpusnas, sebagai upaya menyiasati tingginya pagu anggaran untuk berlangganan jurnal di tengah efisiensi anggaran.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dalam pertemuan dengan Kepala Perpusnas, Aminudin Aziz menyampaikan, referensi keilmuan berupa jurnal, bagi kampus merupakan hal penting. “Kami ingin melihat budaya ilmiah muncul, orang harus cinta dengan national library, kita jadikan ini ikon pengembangan,” ujar Brian dalam keterangan resminya, dikutip Senin (10/3/2025).
Digagasnya kerjasama dengan Perpusnas, dinilai akan menjawab tantangan yang dihadapi kampus, baik negeri maupun swasta, terkait terbatasnya akses jurnal. Hal ini menjadi urgensi Kemdiktisaintek merujuk fenomena tingginya pagu anggaran yang dikeluarkan kampus untuk berlangganan jurnal, tetapi secara penggunaan tidak maksimal.
Kampus besar mampu mengakses lebih banyak jurnal, ketimbang kampus yang kecil. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah sedang mengkaji skema baru yang lebih efisien, misalnya dengan sistem langganan berbasis klaster atau bahkan nasional.
"Kenapa nggak misalnya per klaster atau bahkan senasional? Kalau senasional kita bisa berlangganan jurnal kan artinya lebih murah," idenya.
Ia menambahkan, bahwa efisiensi ini tidak bertujuan untuk menghentikan akses jurnal, tetapi justru memastikan anggaran digunakan lebih efektif tanpa mengurangi manfaat bagi perguruan tinggi. "Jadi yang jurnal ilmiah misalnya, satu universitas ada yang bisa sampai Rp15 miliar, Rp20 miliar. Kalau digabungkan dalam satu skema langganan tahunan, bisa lebih murah," yakinnya.
Satu langganan nasional di bawah pilar Perpusnas ini, nantinya juga menjadi solusi bagi optimalisasi anggaran yang sedang dihadapi kampus. Dengan demikian, pagu yang biasanya dialokasikan untuk langganan, dapat digunakan untuk kebutuhan pengembangan lainnya.
"Jika semuanya dilanggan Perpusnas, bisa diakses seluruh rakyat indonesia,” ucap Kepala Perpusnas Aminudin. Kemdiktisaintek juga akan membuat satuan tugas khusus yang melibatkan perguruan tinggi, kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Nantinya, jurnal dengan persentase paling tinggi digunakan di Indonesia dapat dirumuskan dan dapat dilanggan oleh Perpusnas sehingga bisa diakses secara luas. Kemdiktisaintek juga menyoroti banyaknya jurnal yang ada di Indonesia, tetapi hanya 11 jurnal yang terindeks Scopus Q1.
"Jurnal tidak usah banyak-banyak, kita merger saja, tapi semuanya terukur, hingga nanti jurnal nasional publisher-nya bisa di bawah Perpusnas,” lanjut Brian. Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah berdampak pada sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN), salah satunya dalam hal langganan jurnal ilmiah internasional.
Padahal, akses ke jurnal ini sangat penting bagi sivitas akademika untuk menunjang penelitian dan perkuliahan. Salah satu kampus yang telah mengumumkan pembatasan langganan jurnal ilmiah adalah Universitas Negeri Semarang (UNNES).
Brian kembali menyebut, banyak universitas berlangganan jurnal secara terpisah, tetapi kuota pengguna sering kali tidak terpakai secara maksimal. "Antara universitas misalnya masing-masing berlangganan. Padahal mereka berlangganan punya kuota pengguna, kadang-kadang itu tidak penuh," ulasnya.
Menanggapi wacana tersebut, Wamendiktisaintek, Stella Christie menyatakan jurnal yang berbayarpun pada dasarnya memiliki kualitas yang kurang bagus. Para peneliti belum sepenuhnya menyadari bahwa banyak jurnal yang diakses secara gratis, tetapi secara kualitas sangat bagus.
"Optimalkan anggaran, sekaligus juga kita tingkatkan kualitas bacaan,” ungkap Stella. Sedangkan Direktur Jenderal Sains dan Teknologi (Dirjen Saintek) Ahmad Najib Burhani juga berharap, Perpusnas melakukan pembaharuan sehingga lebih mudah dan menarik untuk diakses.
Kerja sama ini ditargetkan akan bisa dilaksanakan di tahun anggaran 2026 nantinya. (sic)
