WARTALENTERA-Presiden Prabowo Subianto berjanji di hadapan ratusan ribu buruh untuk hapus outsourching (pekerja alih daya). Prabowo menggantinya dengan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,
Nantinya, dewan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mendukung penghapusan sistem outsourcing. Pengumuman itu disampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).
"Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional," kata Presiden Prabowo di hadapan ribuan buruh yang hadir. Menurutnya, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional merupakan sebuah badan yang akan melibatkan tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia.
Dewan ini, lanjutnya, akan bertugas memberikan nasihat kepada Presiden terkait perbaikan undang-undang dan regulasi yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan dukungannya terhadap usulan penghapusan sistem outsourcing yang selama ini menjadi sorotan para buruh. Ia menyebut, Dewan Kesejahteraan Buruh akan turut mempelajari secara mendalam mekanisme transisi menuju penghapusan sistem tersebut, dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi.
"Kita ingin hapus outsourcing. Tapi saudara, kita juga harus realistis, harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," imbuhnya.
Langkah-langkah lain yang juga diumumkan termasuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja secara sepihak, serta percepatan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU perlindungan pekerja laut serta sektor perikanan. Prabowo menggarisbawahi bahwa negara tidak akan tinggal diam jika terjadi ketidakadilan terhadap para buruh.
"Bila perlu, negara akan turun tangan," tegasnya lagi. Pidato Presiden Prabowo ini disambut antusias oleh para pimpinan serikat buruh, termasuk Said Iqbal dan Jumhur Hidayat, yang turut hadir dalam peringatan May Day tersebut.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, turut hadir memantau langsung jalannya kegiatan. Ia menyebut bahwa pemerintah turut memfasilitasi perizinan penggunaan kawasan Monas sebagai lokasi aksi damai tersebut.
“Perizinan kami bantu. Peringatan di Monas ini tidak melanggar undang-undang, maka kami fasilitasi. Selamat Hari Buruh untuk seluruh pekerja Indonesia. Tetap semangat,” ujar Prasetyo di lokasi.
Dalam aksi kali ini, buruh menyampaikan enam tuntutan utama. Salah satu yang paling disorot adalah upaya mitigasi terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Prasetyo mengungkapkan, pemerintah tidak tinggal diam dan tengah merumuskan strategi mitigasi yang lebih efektif agar persoalan PHK bisa diatasi sejak dini.
“Salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK. Dalam beberapa minggu terakhir, kami intensif menyusun substansi yang tepat agar bisa dimasukkan dalam kebijakan mitigasi,” jelasnya. Ia menegaskan, bahwa pemerintah ingin menangani ancaman PHK sejak awal, bukan saat krisis sudah terjadi.
“Kita tidak ingin hanya menangani di ujung ketika sudah ada PHK. Pengennya sejak hulu kita rancang langkah antisipatif. Dari enam tuntutan itu, beberapa sudah kami kerjakan. Yang belum, pasti akan kami pelajari dan tindak lanjuti,” pungkasnya. (sic)
