WARTALENTERA - RUPS BUMN dan aksi korporasi BUMN berserta anak usahanya, diminta untuk ditunda. Instruksi penundaan RUPS BUMN ini dikeluarkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk BUMN non-publik.
CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta pihaknya melakukan evaluasi dan asesmen kepada BUMN yang ada dibawah Danantara.
Presiden juga meminta agar sumber daya manusia (SDM) yang menjadi direksi dipilih melalui sistem meritokrasi dan punya jenjang karir yang jelas tanpa ada keputusan politis. SDM BUMN juga mesti cinta tanah air, tidak korupsi dan melakukan hal-hal negatif.
"Itu untuk sebetulnya memastikan ini kan Danantara sebagai pemegang saham sekaligus melihat operasional ini secara baik dan benar dan efisien juga. Jadi kembali lagi value creation dan Danantara memiliki target yang dicanangkan," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Arahan itu tertuang dalam surat edaran Danantara tertanggal 5 Mei 2025 bernomor S-027/DI-BP/V/2025 perihal Arahan Terkait Pelaksanaan RUPS dan Aksi Korporasi BUMN dan Anak Usaha BUMN.
Ia menambahkan, penundaan RUPS BUMN dilakukan agar Danantara bisa kembali meninjau susunan petinggi BUMN baik direksi dan komisaris.
Berikut isi poin-poin penting surat arahan Danantara untuk menunda RUPS BUMN:
- Menunda seluruh Rapat Umum Pemegang Saham BUMN dan anak usaha langsung dan tidak langsung BUMN (kecuali BUMN dan anak usaha yang berbentuk perusahaan publik) sebelum mendapatkan kajian dan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu dari BPI Danantara dan Holding Operasional
- Seluruh kegiatan aksi korporasi (termasuk namun tidak terbatas pada penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, investasi, divestasi) dan kontrak jangka panjang yang signifikan, wajib terlebih dahulu mendapatkan kajian menyeluruh dari BPI Danantara dan Holding Operasional
- Membuat laporan secara berkala dan rutin sesuai kebutuhan korporasi kepada BPI Danantara dan Holding Operasional. (inx)
