WARTALENTERA - Perubahan iklim dengan cepat mengubah struktur ekonomi global dan peta risiko dunia. Hal ini juga tidak luput dari perhatian Pemerintah Taiwan yang menjadikan isu peruahan iklim sebagai concern utama.
Pada musim panas 2025, wilayah selatan dan timur Taiwan dilanda topan beruntun dan hujan lebat, menyebabkan banjir besar di banyak daerah. Bencana tersebut menegaskan betapa ekstremnya dampak perubahan iklim terhadap pembangunan wilayah dan keselamatan publik.
“Sebagai anggota bertanggung jawab dalam komunitas internasional, Taiwan terus melangkah selaras dengan upaya global membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas tingkat praindustri,” kata Peng Chi-ming, Menteri Lingkungan Hidup Taiwan, dalam keterangan resmi yang ditulis Warta Lentera, Sabtu (8/11/2025).
Peng Chi-ming menyampaikan, pada 2025 pemerintah Taiwan menyampaikan Nationally Determined Contribution (NDC) 2035 yang transparan, menetapkan target jelas untuk transisi menuju ekonomi rendah karbon.
“Taiwan juga secara rutin menerbitkan National Inventory Reports dan Biennial Transparency Reports tentang gas rumah kaca, sebagai bentuk komitmen dalam menurunkan emisi dan mendukung upaya dunia menahan laju pemanasan global,” ujarnya.
Sejak menjabat pada 2024, Presiden Lai Ching-te meluncurkan National Project of Hope — visi kebijakan untuk pertumbuhan hijau dan transisi menuju netral karbon pada 2050. Untuk itu, pemerintah Taiwan menetapkan lima strategi utama: mengembangkan energi hijau cerdas, mendorong transformasi industri ganda (digital dan hijau), membangun gaya hidup berkelanjutan, memperkuat peran pemerintah dalam transisi, serta memastikan transisi yang adil bagi semua.
Pada Juni 2024, lanjut Peng Chi-ming, Taiwan membentuk Komite Perubahan Iklim Nasional di bawah Kantor Presiden guna menggerakkan partisipasi masyarakat dan memperkuat dialog tentang tata kelola iklim. Dari sini, Taiwan menargetkan pengurangan emisi sebesar 26-30 persen pada 2030 dan 36-40 persen pada 2035.
Menuju net-zero 2050
Taiwan menempatkan target jangka menengah sebagai strategi inti menuju emisi nol bersih pada 2050. Kerangka tata kelola iklim berbasis aksi kini terus diperkuat melalui Climate Change Response Act, yang secara hukum menetapkan target net-zero 2050.
Sejalan dengan pembaruan NDC di bawah Paris Agreement, Taiwan secara sukarela melaksanakan komitmen Pasal 4 perjanjian tersebut. Target pengurangan emisi 2030 ditingkatkan menjadi 28 persen ± 2 persen dibandingkan 2005, dengan sasaran 32 persen ± 2 persen pada 2032 dan 38 persen ± 2 persen pada 2035.
“Untuk mendukung hal ini, Taiwan meluncurkan Comprehensive Carbon Reduction Action Plan, di mana tiap kementerian meninjau ulang dan memperkuat program mitigasinya,” kata Peng Chi-ming.
Di sisi lain, Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan memimpin koordinasi atas 20 aksi mitigasi unggulan. Ini termasuk percepatan tenaga surya dan angin lepas pantai, teknologi panas bumi, penyimpanan energi, bahan bakar rendah karbon dan hidrogen, penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (CCUS), efisiensi energi, elektrifikasi kendaraan niaga, bahan bakar penerbangan berkelanjutan, pertanian rendah karbon, serta gaya hidup berkelanjutan net-zero.
“Upaya ini didukung enam inovasi kelembagaan: inovasi teknologi, dukungan keuangan, penetapan harga karbon, adaptasi regulasi, pengembangan tenaga kerja hijau, dan partisipasi masyarakat,” jelasnya. (inx)
