WARTALENTERA-Pemerintah siapkan anggaran pompanisasi Rp4 triliun. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan program pompanisasi sebagai langkah strategis menghadapi potensi El Nino dan menjaga produktivitas pertanian nasional. Kebijakan tersebut disampaikan Amran usai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (7/4/2026) lalu.
Amran menjelaskan, program pompanisasi dilakukan secara masif terutama di wilayah rawan kekeringan guna memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian. "Itu (anggaran pompanisasi) kurang lebih Rp3-4 triliun,” ujarnya, dikutip Sabtu (11/4/2026). Selain itu, pemerintah juga menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperbaiki jaringan irigasi agar distribusi air lebih optimal.
Amran menegaskan bantuan pompa diberikan secara gratis kepada petani untuk menekan biaya operasional. Pemerintah juga mendorong pemetaan wilayah rawan kekeringan serta penerapan sistem peringatan dini atau early warning system untuk mempercepat respons terhadap dampak El Nino.
Strategi Nasional dan Kesiapan Stok Pangan
Selain pompanisasi, pemerintah mengoptimalkan pengelolaan air melalui pembangunan embung, sumur dangkal dan dalam, serta rehabilitasi jaringan irigasi. Upaya tersebut diperkuat dengan percepatan tanam, penggunaan varietas tahan kekeringan, serta pengaturan pola tanam adaptif.
Amran menyebut selama 2024 hingga 2025 pemerintah telah menyediakan 171.000 unit alat dan mesin pertanian untuk mendukung kesiapan petani. Pada 2026, pemerintah menargetkan distribusi 37.000 unit infrastruktur air dan tambahan 94.000 unit pompa air.
"Kemudian opla (optimasi lahan), yang dikatakan opla adalah rawa yang kita perbaiki irigasinya perbaiki 800.000 hektare seluruh Indonesia,” imbuhnya. Di sisi lain, stok cadangan beras pemerintah per 7 April 2026 mencapai 4,6 juta ton dan diproyeksikan meningkat hingga 5 juta ton pada akhir April.
Amran menegaskan Indonesia telah berpengalaman menghadapi El Nino sehingga optimistis mampu menjaga stabilitas pangan nasional. ”Kita sudah menghadapi dua tiga kali El Nino 2015-2016, kemudian 2023 dan 2024,” rincinya.
Langkah tersebut diharapkan mampu meminimalkan dampak kekeringan sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional di tengah perubahan iklim. (sic)
