WARTALENTERA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa pembangunan Jakarta ke depan tidak bisa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, perlu inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, untuk mendorong pembangunan yang lebih masif dan berkelanjutan.
“Jakarta dalam membangun kotanya tidak semata-mata mengandalkan APBD. Kita melakukan inovasi-inovasi baru, termasuk kerja sama (hak penamaan Stasiun LRT Boulevard Utara) Summarecon Mal,” ujar Pramono di kawasan Jakarta Utara, Kamis (24/7/2025).
Ia mencontohkan kerja sama tersebut dalam bentuk hak penamaan stasiun LRT sebagai bagian dari skema kolaboratif antara pemerintah daerah dan pihak swasta.
Kembangkan TOD dan Transportasi Terintegrasi
Lebih lanjut, Pramono menyampaikan bahwa konsep Transit Oriented Development (TOD) menjadi bagian dari rencana besar Jakarta dalam mengintegrasikan moda transportasi umum. Salah satunya adalah pengembangan LRT hingga ke wilayah Manggarai.
“Kalau sampai Dukuh Atas, maka per harinya itu bisa sampai dengan 100 ribu. Sehingga dengan demikian, konektivitas di Jakarta ini memang dipikirkan secara sungguh-sungguh dan mendalam secara lebih baik,” tegasnya.
Saat ini, jumlah penumpang harian LRT dari Velodrome hingga Boulevard Utara Summarecon Mal mencapai sekitar 5.000 orang. Namun, bila LRT sudah terhubung ke Stasiun Manggarai—yang merupakan simpul transit KRL dan Transjakarta—jumlah pengguna diprediksi bisa melonjak hingga 70 ribu penumpang per hari.
Pembangunan MRT dan Revitalisasi Pasar
Pramono juga menargetkan agar MRT Jakarta pada 2029 tidak hanya berhenti di Ancol, melainkan dapat diperluas hingga ke wilayah Kota. Ia menyebut hal ini penting demi memperluas jangkauan dan konektivitas masyarakat dalam menggunakan transportasi umum yang efisien.
Di luar sektor transportasi, revitalisasi kawasan perdagangan tradisional juga menjadi perhatian. Ia menyebutkan rencana peremajaan Pasar Baru dan Glodok sebagai bagian dari program strategis pemerintah provinsi. “Sebagai Gubernur saya sudah cariin dana untuk segera dibangun di Pasar Baru. Tidak kita bangun melalui APBD. Dananya sudah ada,” ungkap Pramono.
Dana tersebut, lanjutnya, berasal dari kerja sama pemerintah dengan swasta, bukan dari APBD DKI. (kom)
