WARTALENTERA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa di Arab Saudi, menyusul pengumuman mengejutkan bahwa Washington akan mencabut semua sanksi terhadap Suriah.
Seperti diberitakan Kantor Berita Anadolu, pertemuan ini berlangsung pada Rabu (14/5/2025) sebelum Gulf Summit. Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) juga hadir dalam pertemuan tersebut. Sementara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, bergabung secara virtual.
Pertemuan antara Trump dan Sharaa menandai babak baru dalam hubungan AS-Suriah, dengan potensi perubahan dalam kebijakan luar negeri Washington di Timur Tengah.
“Ia punya potensi – ia pemimpin sejati,” kata Trump kepada wartawan di Air Force One setelah bertemu Presiden Suriah tersebut, dilansir Associated Press.
Trump terkesan dengan Sharaa. Pebisnis real estate itu menggambarkan sebagai pria muda yang menarik dengan masa lalu yang sangat kuat. “Ia punya peluang nyata untuk bertahan,” kata Trump.
Sharaa sebelumnya dikenal dengan nama samaran Abu Mohammad al-Golani atau Abu Muhammad al-Julani saat memimpin Front Nusra—sayap resmi al-Qaeda di Suriah. Ia menjadi pemimpin pada Desember 2024, setelah kelompoknya menggulingkan rezim Bashar al-Assad, sekutu Iran dan Rusia.
Front Nusra memutus hubungan dengan al-Qaeda pada 2016 dan mulai mengubah orientasi perjuangannya dari jihad global menjadi bagian dari revolusi Suriah. Setelah mengambil alih kekuasaan sebagai Presiden Suriah, Sharaa mengganti seragam tempurnya dengan jas dan dasi, berjanji membentuk pemerintahan yang inklusif dan adil serta meninggalkan praktik negara ala Assad.
Dalam wawancara dengan Reuters, Sharaa menyatakan niatnya untuk menyatukan kembali Suriah, memperbaiki ekonomi yang terpuruk akibat sanksi internasional, dan mengembalikan kewenangan negara atas senjata. Pemerintahannya mendapat dukungan dari Turki, Arab Saudi, dan Qatar.
Israel, yang menuduh Sharaa masih seorang jihadis, telah menyatakan Suriah selatan sebagai wilayah terlarang bagi pasukannya. Israel mengatakan, serangan di dekat Istana Presiden di Damaskus pada 2 Mei lalu merupakan peringatan bahwa Israel tidak akan membiarkan pasukan Suriah dikerahkan ke selatan ibu kota atau membiarkan ancaman apa pun terhadap minoritas Druze di Suriah.
Sementara itu, dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih mengungkapkan bahwa selama pertemuan tersebut, Trump mendorong Suriah untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, mengikuti jejak negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko, yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel melalui Abraham Accords pada 2020.
Trump juga meminta Sharaa untuk mendeportasi warga Palestina yang digambarkannya sebagai “teroris”, dan bertanggung jawab atas pusat penahanan ISIS di timur laut Suriah.
Keputusan AS untuk mencabut sanksi terhadap Suriah mendapat reaksi beragam dari komunitas internasional. Arab Saudi dan Turki menyambut baik langkah ini, sementara Israel dan beberapa negara Eropa menyatakan kekhawatiran terhadap dampaknya terhadap stabilitas regional.
Sebelumnya, Trump mengumumkan pada Selasa (13/5/2025) bahwa ia mencabut sanksi-sanksi terhadap Suriah era Assad. Trump mengatakan, inilah waktunya bagi warga Suriah untuk bersinar dan bahwa pelonggaran sanksi akan memberi mereka kesempatan untuk menjadi hebat.
“Pemerintahan baru sudah berhasil menjalankan fungsinya dengan baik. Selamat untuk Suriah, tunjukkan kemampuan kalian,” ujar Trump dikutip dari Channel News Asia, Rabu (14/5/2025).
Warga Suriah gembira
Pernyataan ini disebut-sebut sebagai kemenangan besar bagi pemerintahan transisi Suriah dibawah kepemimpinan Sharaa. Warga Suriah merayakan berita tersebut, dengan puluhan pria, wanita, dan anak-anak berkumpul di Lapangan Umayyah, Damaskus, ibu kota Suriah.
“Saya sangat gembira. Keputusan ini pasti akan berdampak positif bagi seluruh negeri. Pembangunan akan kembali, para pengungsi akan kembali, dan harga-harga akan turun,” kata Huda Qassar (33), guru bahasa Inggris.
Kementerian Luar Negeri Suriah menyebut keputusan Trump sebagai titik balik penting yang akan membantu menciptakan stabilitas.
AS telah memberlakukan pembatasan besar-besaran pada transaksi keuangan dengan Suriah selama perang saudara di negara itu. Trump tidak memberikan indikasi bahwa AS akan menghapus Suriah dari daftar hitam negara sponsor terorisme.
Keputusan mencabut sanksi AS terhadap Suriah, kata Trump, diambil setelah berdiskusi dengan Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang sama-sama mendesak agar sanksi dicabut.
Pencabutan sanksi dari AS itu dimungkinkan karena undang-undang sanksi yang disahkan Kongres AS mencakup ketentuan yang memungkinkan presiden menangguhkannya. Itu jika presiden menganggapnya sesuai dengan kepentingan keamanan nasional AS.
Dalam UU itu termasuk paket sanksi keras terhadap Suriah pada 2019. Sebelum AS, Uni Eropa, Inggris, dan Kanada sudah terlebih dahulu melonggarkan sanksi atas Suriah.
Langkah Trump merupakan perubahan besar dalam kebijakan luar negeri AS. Sejak 1979, AS memandang Suriah sebagai negara pendukung terorisme. AS menjatuhkan sanksi kepada Suriah pada 2004 dan melanjutkannya setelah perang saudara di Suriah pecah pada 2011.
Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shibani di akun X menuliskan, langkah AS menandai awal baru dalam jalur rekonstruksi Suriah. Menghapus sanksi AS yang memutus hubungan Suriah dengan sistem keuangan global akan membuka jalan bagi keterlibatan yang lebih besar organisasi-organisasi kemanusiaan yang bekerja di Suriah. Ini akan memudahkan investasi dan perdagangan asing di Suriah.(inx)
