WARTALENTERA-Revisi UU Pemilu, peluang pembenahan sistem hukum terpadu. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Meko Kumham
WARTALENTERA â Akademisi Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menegaskan perlunya revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik agar lebih te