WARTALENTERA-Teka-teki soal benar tidaknya Letjen TNI Djaka Budi Utama ditunjuk sebagai dirjen bea dan cukai terjawab sudah. Menkeu (Menteri Keuangan) Sri Mulyani Indrawati resmi melantik 22 pejabat eselon I Kemenkeu, termasuk Bimo Wijayanto yang menjadi direktur jenderal (dirjen) pajak menggantikan Suryo Utomo dan Letjen TNI Djaka Budi Utama sebagai dirjen bea dan cukai, Jumat (23/5/2025).
“Pada hari ini Jumat tanggal 23 bulan Mei tahun 2005 saya Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa bersama kita”, kata Sri Mulyani dalam pembukaannya saat melantik, di Kantornya, Jumat (23/5/2025).
Kehadiran Letjen TNI Djaka Budi Utama yang sejak beberapa hari lalu menarik perhatian publik karena statusnya sebagai militer aktif, mendapat sorotan. Djaka tiba di Kementerian Keuangan pada pukul 08.38 WIB dengan mengenakan pakaian batik dan celana hitam.
Kedatangan Letjen Djaka Budi Utama disambut Heru Pambudi yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkeu. Letnan Jenderal (Letjen) TNI Djaka Budi Utama sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN), sejak Oktober 2024.
Sebelum itu, dia sempat menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Penunjukkan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Panglima TNI pada 14 Juni 2024.
Kopassus jebolan Akademi Militer (Akmil) tahun 1990 itu juga pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) tahun 2021-2023. Selain melantik dirjen pajak dan dirjen bea cukai yang baru, Sri Mulyani juga melantik Heru Pambudi sebagai sekretaris jenderal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu sebagai direktur jenderal strategi ekonomi dan fiskal, Luky Alfirman sebagai direktur jenderal anggaran, Astera Primanto Bhakti sebagai direktur jenderal perbendaharaan, Rionald Silaban sebagai direktur jenderal kekayaan negara. Selanjutnya, Askolani sebagai direktur jenderal perimbangan keuangan, Suminto sebagai direktur jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko, Masyita Crystallin sebagai dirjen stabilitas dan pengembangan sektor keuangan, Awan Nurmawan Nuh sebagai inspektur jenderal, Suryo Utomo sebagai kepala badan teknologi, informasi dan intelijen keuangan, Andin Hadiyanto sebagai kepala badan pendidikan dan pelatihan keuangan, Iwan Djuniardi sebagai staf ahli bidang peraturan dan penegakan hukum pajak.
Berikutnya, Yon Arsal sebagai staf ahli bidang kepatuhan pajak, Nufransa Wira Sakti sebagai staf ahli bidang pengawasan pajak, Dwi Teguh Wibowo sebagai staf ahli bidang penerimaan negara, Mochamad Agus Rofiudin sebagai staf ahli bidang penerimaan negara bukan pajak, Sudarto sebagai staf ahli bidang pengeluaran negara, Parjiono sebagai staf ahli bidang ekonomi makro dan keuangan internasional, Arief Wibisono sebagai staf ahli bidang jasa keuangan dan pasar modal, dan Rina Widiyani Wahyuningdyah sebagai staf ahli bidang hukum dan hubungan kelembagaan.
Sebelumnya, Bimo Wijayanto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus kepada dirinya untuk mempercepat pembenahan sistem perpajakan nasional, khususnya perbaikan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system (coretax). “Coretax akan kita percepat pembenahannya, supaya bisa memberikan kepastian pelayanan kepada wajib pajak. Niatnya memang untuk mempercepat akselerasi dari pembenahan dan penyempurnaan coretax,” kata dirjen pajak yang baru tersebut. (sic)
