WARTALENTERA-10 tahun lagi, Pemerintah target 100 persen listrik RI dari EBT. Dalam Rapat Paripurna DPR-RI Ke-1 Tahun Sidang 2025/2026 dan RAPBN Anggaran 2026, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 100 persen sumber listrik di Indonesia berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT), Jumat (15/8/2025).
Target ini diharapkan bisa tercapai dalam 10 tahun atau bahkan lebih cepat. Hingga 2040, lebih dari 100 GW kapasitas energi akan dibangun.
Dari jumlah tersebut, 75 persen akan berasal dari EBT, 5 GW dari nuklir, dan sisanya dari gas. Sekilas terlihat visi besar Presiden Prabowo sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia perlu mempercepat transisi energi, meninggalkan ketergantungan pada energi fosil, dan beralih ke energi terbarukan.
“Target 100 persen EBT yang dimaksud adalah akumulasi target RUPTL ditambah rencana pemerintah hingga tahun 2045. Dengan demikian, total kapasitas EBT, termasuk PLTN, diproyeksikan mencapai sekitar 25 GW, karena dalam 15–20 tahun ke depan diharapkan pembangunan EBT akan bertambah sekitar 10 GW (10.000 MW),” ungkap Riki F Ibrahim, Dewan Pengawas Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), dikutip Rabu (20/8/2025).
Menurut pengamat energi yang juga Dosen Magister EBT UNSADA dan Direktur Utama GeoDipa Persero (2016–2022) itu, pada tahun 2025 pemanfaatan EBT baru mencapai sekitar 15 GW atau setara 16 persen dari bauran energi nasional. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan komitmen serius dari semua pihak.
“Skema ini berarti setiap proyek bebas pajak hingga 15 tahun pertama. Mulai tahun ke-16 dikenakan pajak hingga akhir masa kontrak. Kita harus optimistis,” ajaknya.
Ia menambahkan, bahwa pengembangan pembangkit listrik tenaga air (hydropower), angin, ocean stream, biofuel, kendaraan listrik (EV), penyimpanan energi surya (PV storage), energi dari sampah, serta panas bumi (geothermal) diyakini mampu menjawab harapan Presiden Prabowo dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat besar dengan beragam teknologi yang tersedia.
Karena itu, kuncinya adalah bekerja secara serius dan fokus dalam pelaksanaannya. Ia menegaskan, target tersebut tidak bisa dianggap tidak realistis, kecuali memang Indonesia tidak memiliki sumber energi EBT yang cukup — padahal faktanya, potensi energi EBT tersedia melimpah.
Riki juga menyebut, upaya prioritas yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah kepastian regulasi. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang konsisten, berjangka panjang, dan tidak konflik dengan regulasi kementerian lainnya, serta daerah agar investor memiliki kepastian.
Selanjutnya, terkait insentif fiskal. Pemerintah dapat memberikan tax holiday 15 tahun, pembebasan bea impor peralatan EBT.
Lalu lanjut ke upaya berikutnya, berupa skema pendanaan hijau, yakni memperluas akses green financing melalui perbankan, obligasi hijau (green bonds), serta dukungan lembaga multilateral internasional (ADB, World Bank, dan lainnya).
Kemitraan publik-swasta (KPBU/ Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) juga akan mendorong kolaborasi antara BUMN, swasta, dan pemerintah daerah agar ada jaminan pemerintah.
“Pajak terhadap energi fosil bisa dinaikkan secara bertahap dan pasti, agar EBT semakin kompetitif secara ekonomi. Selain itu, penguatan transmisi and smart grid di daerah potensial (Sumatera, Kalimantan, NTT, Sulawesi, Maluku dan Papua) bisa disalurkan ke pusat konsumsi (Jawa-Bali) dan bahkan Ekspor ke Singapore dan Malaysia,” sarannya.
Ia juga menambahkan, perlunya integrasi EV & storage guna mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari sistem energi yang saling mendukung (vehicle-to-grid). “Terpenting adalah komunikasi yang membangun kesadaran bahwa EBT bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan strategis untuk ketahanan energi kepada publik. Sehingga mengalahkan kampanye mafia migas dan batu bara. Konsistensi politik Pemerintah dan DPR pada setiap pergantian pemerintahan harus tetap melanjutkan roadmap transisi energi mencapai Indonesia NZE 2060,” tuntasnya. (sic)
