WARTALENTERA-Aksi demo ojek online (ojol) besar-besaran dengan melakukan offbid massal dan demonstrasi akan digelar Selasa (20/5/2025) hari ini, namun aplikator memastikan layanan aplikasi tetap beroperasi normal. Artinya, meskipun terjadi aksi demonstrasi dari sebagian pengemudi ojol, pengguna tetap bisa memesan ojol atau taksi online.
Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R Munusamy mengatakan, seluruh kanal komunikasi tetap terbuka bagi mitra pengemudi dan operasional layanan pada tanggal tersebut akan berlangsung seperti biasa tanpa adanya perubahan signifikan dari sisi teknis. “Sama seperti kanal komunikasi selalu terbuka untuk mitra pengemudi kita ke Grab. Untuk besok spesifik operasional usaha Grab akan tetap berlangsung seperti biasa, tidak ada perubahan,” katanya dalam pertemuan bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, kemarin.
Namun, dia mengimbau pengguna merencanakan perjalanan lebih awal untuk menghindari keterlambatan di wilayah terdampak aksi demonstrasi.
“Nggak perlu khawatir juga kalau seandainya memang kesulitan dapat driver, sistem kita akan otomatis mengalokasikan ke mitra-mitra pengemudi lainnya karena kita tahu bahwa mitra-mitra pengemudi tetap harus mencari nafkahnya besok juga, jadi kita juga mencoba melindungi mereka,” yakinnya.
Sementara itu, Government Relations Specialist Maxim Indonesia Muhammad Rafi Assagaf mengimbau agar mitra dari aplikator tersebut tetap menjalankan aktivitasnya hari ini. “Memang kami juga imbau ke driver-driver, kami mohon juga tetap bijaksana, juga bisa datang ke kantor kami kalau misalkan memang ada keluh kesah,” katanya.
Presiden Gojek Catherine Hindra Sutjahyo menyatakan, pihaknya terus membuka kanal komunikasi agar para mitra dapat langsung menyampaikan pertanyaan demi menjaga dampak demo tetap terkendali. Ia menekankan pentingnya menjaga ekosistem digital transportasi yang melibatkan jutaan mitra, konsumen, dan UMKM, serta berharap komunikasi internal mampu menjawab aspirasi mitra dan menjaga kelangsungan aktivitas ekonomi.
Direktur Bisnis InDrive Ryan Rwanda mengklaim jika mitra dari aplikator tersebut minim yang terlibat dalam aksi-aksi demonstrasi karena tidak sebanyak mitra dari aplikator lainnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menekankan, pentingnya dilakukan pertemuan rutin antara aplikator, pengemudi, dan pelanggan untuk mengidentifikasi berbagai isu penting yang selama ini belum tersampaikan dalam ekosistem transportasi digital.
Dudy berharap forum rutin nantinya dapat menjadi sarana menjaring aspirasi secara menyeluruh agar penguatan ekosistem transportasi digital bisa berjalan lebih seimbang, adil dan berkelanjutan untuk semua pihak.
“Kami ingin ke depan ada semacam gathering atau pertemuan yang sifatnya rutin, baik dengan mitra maupun dengan para customer, maupun juga dengan para pelaku usaha yang lain yang terkait dalam sebuah ekosistem ini,” ajaknya.
Sementara itu, Koalisi Ojol Nasional (KON) menyatakan tidak akan mengikuti demonstrasi besar yang Selasa (20/5/2025) hari ini. KON beralasan aksi tersebut diduga menjadi alat politisasi kepentingan pihak-pihak tertentu.
“Semakin banyak pihak-pihak luar yang mencoba mendompleng isu-isu driver ojek online (ojol) untuk kepentingan politik dan bisnis terselubung, tanpa memahami kondisi nyata ojol di lapangan,” kata Ketua Presidium KON, Andi Kristianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dikutip Selasa (20/5/2025).
Andi menyebut, komunitasnya yang berjumlah ratusan tersebut tidak ingin suara para pengemudi ojol disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mau menyelundupkan agenda di luar kepentingan ojol. “Perjuangan kami murni untuk kesejahteraan ojol dan harus tetap fokus pada solusi konkret, bukan panggung politik,” tegasnya.
“Kalau mau bahas nasib driver, bicara langsung dengan kami. Jangan membuat keputusan tanpa suara dari kami. Kelompok yang bukan dari komunitas ojol tidak mewakili kami,” imbuhnya.
Andi juga menegaskan bahwa para pengemudi sepenuhnya sadar hubungan kerja mereka dengan aplikator bersifat kemitraan, bukan hubungan kerja sebagai buruh.
Namun, ia juga menekankan pentingnya kehadiran regulasi yang memperkuat posisi pengemudi agar tidak terus menerus berada dalam ketidakpastian.
“Kami tidak menuntut status jadi buruh atau karyawan, tapi kami butuh aturan yang memastikan kemitraan ini adil dan menguntungkan untuk semua pihak dan melindungi kami. Yang kami lawan adalah ketimpangan, bukan status kemitraan itu sendiri,” akunya lagi.
KON juga menilai bahwa jalan terbaik untuk menyelesaikan berbagai persoalan pengemudi adalah melalui dialog terbuka dan penyusunan regulasi yang jelas, bukan melalui cara-cara politik yang berisiko dimanfaatkan oleh segelintir elite politik saja, padahal tidak mewakili realitas driver di lapangan.
“Kami lebih memilih jalur dialog dan advokasi kebijakan. Itu sikap kami. Aksi yang tidak jelas arah dan tujuannya justru salah-salah bisa merugikan nasib driver sendiri,” katanya.
Keluarga Besar Driver Jabodetabek (KBDJ), salah satu komunitas ojol juga memastikan anggotanya tetap “on bid” saat demo berlangsung. Ketua KBDJ Freddy Santoso Suherli mengatakan, keputusan ini diambil atas pertimbangan kebutuhan ekonomi para pengemudi.
“KBDJ mendukung dalam doa agar aksi besok bisa berjalan dengan lancar dan tanpa kekerasan (anarki). Namun kami memutuskan untuk tetap on bid untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” yakinnya, dikutip Selasa (20/5/2025).
Freddy menilai masih banyak cara lain yang lebih konstruktif untuk menyuarakan aspirasi pengemudi ojol. Ia berharap dialog terbuka antara pengemudi, aplikator, dan pemerintah bisa menjadi solusi jangka panjang atas berbagai persoalan di sektor transportasi online.
Hal senada juga disampaikan Keluarga Gojek Merah Putih (KGMP). Koordinator Wilayah Barat KGMP, Sunaryanti, menyebut demo bukan pilihan yang tepat untuk menyampaikan aspirasi.
“Tidak ada alasan karena memang bertentangan dengan hati nurani. Ada yang bisa dilakukan dengan duduk bareng dengan pihak yang bersangkutan, agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ucapnya.
Menurutnya, demo justru bisa menambah beban karena pengemudi tidak bisa menarik penumpang dan kehilangan penghasilan pada hari tersebut. “Kalau saya pribadi tetap ngojek karena kebutuhan anak saya lebih penting daripada ikut demo,” ungkapnya.
Aplikator Ojol Bantah Potong Komisi 20 Persen
Sejumlah perusahaan aplikator ojol membantah adanya potongan komisi hingga di atas 20 persen, menyusul akan adanya aksi unjuk rasa besar-besaran dari sekitar 500 ribu pengemudi ojek online (ojol) yang bakal dilakukan pada 20 Mei 2025.
Presiden Gojek Catherine Hindra Sutjahyo dalam pertemuan bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, Senin (19/5/2025) mengatakan, pemotongan komisi yang dilakukan aplikator tersebut telah sesuai dengan aturan Kemenhub yaitu 15 persen plus 5 persen.
“Kalau boleh sharing digunakan buat apa sih komisi 20 persen ini? Kalau kami di Goto (GoTo Gojek Tokopedia), dari 20 persen itu adalah untuk promo pelanggan,” kata Catherine.
Catherine menanggapi permintaan mitra pengemudi terkait pengurangan potongan komisi menjadi 10 persen, namun ia menilai hal itu justru berisiko menurunkan pendapatan total atau take home pay mitra secara keseluruhan. Menurutnya, meski potongan 10 persen terlihat meningkatkan pendapatan per transaksi, jumlah transaksi justru berpotensi turun signifikan sehingga berdampak lebih besar terhadap penurunan total pendapatan yang diterima mitra pengemudi setiap harinya.
“Misalnya dari 20 persen potong ke 10 persen mungkin seakan-akan terlihatnya pendapatan per transaksi setiap mitra driver, mungkin naik di transaksinya. Tapi kalau pengalinya jumlah transaksi yang didapatkan itu berkurang, itu kan yang kami takutkan. Dan berdasarkan berkali-kali kita mencoba ini, itu pengalinya akan berkurang, lebih curam dibandingkan kenaikan pendapatan per transaksi,” jelasnya.
Senada, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R. Munusamy mengatakan jika pihaknya mengenakan komisi kepada mitra ojol tidak lebih dari 20 persen dan hanya berlaku untuk tarif dasar perjalanan.
“Jadi kami ingin menegaskan terkait dengan ojol, Grab selalu mengenakan komisi sesuai dengan regulasi, tidak pernah lebih dari 20 persen,” tegasnya. Sebagai platform penyedia transportasi daring, lanjut Tirza sumber pendapatan tetap Grab hanya ada dari dua hal, pertama komisi atau biaya layanan; dan kedua biaya jasa aplikasi atau platform fee.
Begitu pun, Government Relations Specialist Maxim Indonesia Muhammad Rafi Assagaf menegaskan, jika pihaknya juga menetap pemotongan komisi tidak lebih dari 20 persen. “Oh enggak, kita bisa pastikan kita tidak lebih dari 20 persen,” kata Rafi.
Sementara itu, Direktur Bisnis Indrive Ryan Rwanda mengaku, jika potongan yang diterapkan pihaknya hanya 11,7 persen untuk mobil dan 9,99 untuk motor untuk wilayah DKI Jakarta. “Dan ini potongan tertinggi kita di seluruh dunia itu di Jakarta. Kalau di kota lain biasanya di sekitar 9-7 persen. Dan di dalam komisi kita yang 9,99 persen tadi itu sudah termasuk segala sesuatu yang disebutkan biaya aplikasi, asuransi penumpang dan pengemudi dari cap dan asuransi Jasara Harja,” yakinnya.
Diberitakan sebelumnya, bahwa hari ini, ratusan ribu pengemudi ojol akan melakukan offbid massal, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB, yaitu mematikan aplikasi secara bersama-sama, yang bisa membuat layanan ojol lumpuh total! Ratusan ribu pengemudi ojek dan taksi online dari berbagai daerah akan menggelar aksi unjuk rasa serentak.
Aksi ini digerakkan oleh Asosiasi Garda Indonesia sebagai bentuk protes terhadap kebijakan aplikator yang dinilai tidak adil dan melanggar aturan. Sebelumnya, asosiasi pengemudi ojol menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jakarta dan wilayah Jabodetabek atas potensi kemacetan hebat yang akan terjadi selama aksi tersebut.
Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono, ribuan pengemudi ojol dan taksi online dari berbagai daerah akan memadati ibu kota pada Selasa, 20 Mei 2025. “Selain pengemudi dari Jabodetabek, kami juga akan kedatangan teman-teman dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, Bandung, bahkan dari Palembang, Lampung, dan Banten,” jelas Igun dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (17/5/2025).
Aksi 20 Mei 2025 ini akan menjadi unjuk rasa besar-besaran yang terkonsentrasi di titik-titik strategis seperti Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR RI. Ia mengingatkan, bahwa kemacetan panjang hampir pasti akan melumpuhkan sebagian besar Jakarta.
Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat pengguna jalan agar menyesuaikan waktu perjalanan untuk menghindari terjebak macet. “Kami mohon masyarakat pengguna jalan sekitar lokasi-lokasi Aksi Akbar 2025 untuk menyesuaikan jam melintasnya agar tidak terjebak kemacetan,” imbaunya lagi.
Tuntutan utama dalam aksi ini terkait dengan pelanggaran aturan Kepmenhub KP No.1001 Tahun 2022. Regulasi tersebut mengatur batas potongan biaya aplikasi ojol maksimal 20 persen, namun perusahaan aplikasi besar diketahui mengambil potongan hingga 50 persen. Garda menuntut agar potongan biaya dikembalikan menjadi 10 persen sesuai payung hukum, serta revisi tarif dengan menghapus biaya tambahan seperti aceng, slot, double order, dan lainnya.
“Pemerintah selama ini mendiamkan pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh aplikator-aplikator pelanggar regulasi,” kesalnya. Menurut Igun, Keputusan Menteri Perhubungan (Kepermenhub) KP 1001 Tahun 2022 menyebut, potongan maksimal dari aplikator adalah 15 persen, dengan tambahan 5 persen untuk kesejahteraan pengemudi.
Namun kenyataannya, banyak aplikator yang memotong jauh di atas angka tersebut. (sic)
