WARTALENTERA – Meningkatnya ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel mendorong peringatan serius dari kalangan ekonom. Wijayanto Samirin, Ekonom dari Universitas Paramadina, meminta pemerintah Indonesia segera mengamankan pasokan minyak bumi dan gas alam untuk menjaga stabilitas energi nasional di tengah potensi eskalasi konflik.
“Pemerintah perlu mengamankan pasokan minyak bumi dan gas bagi Indonesia dengan memperbaiki kontrak dengan mitra dagang kita,” kata Wijayanto kepada ANTARA di Jakarta, Jumat (20/6/2025).
Ia menekankan bahwa meskipun saat ini harga minyak global masih dalam kondisi relatif stabil, risiko ketidakpastian tetap tinggi. Berdasarkan data perdagangan pada Jumat pukul 14.53 WIB, harga minyak mentah Brent tercatat di angka 72,16 dolar AS per barel, sementara jenis West Texas Intermediate (WTI) berada di level 73,92 dolar AS per barel.
“Harga minyak bumi relatif stabil kendatipun di Timur Tengah terjadi perang dahsyat yang berpotensi mengganggu harga minyak dan gas, mengingat Iran memproduksi 1,5 persen dan 6,5 persen minyak bumi dan gas alam dunia, dan Selat Hormuz melayani 20 persen dan 30 persen ekspor impor minyak dan gas alam dunia,” jelasnya.
Meski memperkirakan konflik tersebut tidak akan mengalami eskalasi besar karena tiga kekuatan dunia — Amerika Serikat, Rusia, dan China — telah menyatakan tidak akan ikut campur secara langsung, Wijayanto tetap mewanti-wanti potensi dampaknya terhadap perekonomian nasional. “Jika perang mengalami eskalasi dan menghambat suplai minyak bumi dan gas alam dunia, ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dunia yang pada gilirannya akan mengurangi volume dan harga komoditas ekspor Indonesia, menurunkan neraca transaksi berjalan, dan menekan nilai tukar rupiah,” ungkapnya.
Gangguan terhadap rantai pasok energi global diperkirakan akan berdampak langsung pada kinerja ekspor Indonesia, terutama di sektor komoditas, yang selama ini menjadi penopang utama perdagangan luar negeri.
Sebagai langkah antisipatif, Wijayanto menegaskan perlunya optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk memperkuat cadangan devisa nasional sebagai bantalan bagi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Tak hanya itu, ia juga menyarankan evaluasi ulang terhadap proyek-proyek besar pemerintah agar disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara. “Proyek besar boros anggaran perlu dikalibrasi ulang, disesuaikan dengan kapasitas fiskal, jangan sampai fiskal kita semakin terbebani untuk hal-hal yang walaupun penting tetapi tidak urgent,” tutupnya. (kom)
