WARTALENTERA-Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan pentingnya kontribusi para peneliti sosial dalam mendukung penyusunan kebijakan negara melalui fungsi utama ilmu-ilmu sosial.
“Mendorong ilmu sosial sebagai basis utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah. HIPIIS dapat memberi masukan kepada institusi terkait, karena di sini didukung oleh banyak ahli, hingga profesor,” ujar Fadli Zon saat di Jakarta, Sabtu (10/5/2025).
Sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS), Fadli menekankan bahwa peran peneliti tidak dapat dilepaskan dari tiga fungsi utama ilmu sosial: memahami masyarakat, mengkritisi dinamika sosial, dan memberikan solusi berbasis data serta nilai-nilai kemanusiaan.
Menurutnya, HIPIIS selama ini telah aktif dalam memajukan ilmu-ilmu sosial di Indonesia, termasuk dalam pembangunan nasional. “HIPIIS hadir untuk membaca realitas, memberi makna, sekaligus menawarkan jalan bagi penyelesaian masalah sosial, ekonomi, budaya, dan politik,” lanjutnya.
Sebagai organisasi ilmuwan sosial yang independen dan kritis, HIPIIS terus mendorong agar ilmu sosial menjadi dasar utama bagi kebijakan strategis pemerintah. Fadli yakin, ke depannya HIPIIS dapat memainkan peran strategis dalam memberikan berbagai pertimbangan penting kepada pemerintah. “Dalam pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, banyak hal yang ingin dilakukan, sesuai dengan amanat konstitusi kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegas Fadli Zon.
Menbud juga berharap HIPIIS dapat menjadi wadah kolaborasi lintas disiplin, lintas generasi, dan lintas sektor, sehingga mampu memperkaya kajian, memperluas jejaring, serta mendorong pemanfaatan ilmu sosial dalam kebijakan publik dan pembangunan yang berkeadilan.
Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan HIPIIS, Ravik Karsidi, menyoroti pentingnya merumuskan pemikiran konstruktif demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ravik berharap pemikiran itu bisa tersampaikan hingga ke Presiden melalui Ketua Umum HIPIIS.
Mengutip data BPS yang menyebut periode 2020–2035 sebagai puncak usia produktif tertinggi di Indonesia, Ravik menekankan pentingnya HIPIIS menyusun strategi terkait kepemudaan dan mobilitas sosial. “HIPIIS hendaknya bukan hanya sebagai pelaku kajian, tetapi juga menempatkan diri sebagai penghubung antara pembuat riset dan penyusun kebijakan,” tutup Ravik Karsidi. (kom)
