WARTALENTERA-CEO Telegram Pavel Durov dicekal oleh pemerintah Prancis, menyusul penangkapan Durov di Prancis pada Agustus 2024 atas dakwaan aktivitas ilegal di Telegram. Durov kerap ingin melakukan perjalanan bisnis ke AS terkait dana investasi.
Namun menurut kantor kejaksaan Paris itu hanya sebuah alasan yang dibuat-buat. "Dengan alasan bahwa perjalanan ke luar negeri tersebut tidak tampak penting atau dibenarkan," ujar mereka, melansir laman Politico, Rabu (21/5/2025).
Pada Maret lalu, Durov mendapat izin untuk melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab, tempat ia mempertahankan kewarganegaraannya. Setelah penangkapan sang CEO, Telegram menyampaikan bahwa mereka mematuhi hukum Uni Eropa, termasuk Undang-Undang Layanan Digital, dan bahwa "moderasi mereka berada dalam standar industri dan terus ditingkatkan."
Sebagai bukti peningkatan platform berkelanjutan, Telegram memutuskan akan memberikan alamat IP dan nomor telepon pengguna sebagai tanggapan atas permintaan hukum pada September 2024. Platform pengiriman pesan itu kemudian bermitra dengan International Watch Foundation pada Desember 2024 untuk menggunakan alat mereka, untuk memblokir tautan ke CSAM di Telegram.
Sementara itu, Telegram terus berkomitmen untuk menjadikan platformnya sebagai tempat yang bebas bagi semua pengguna menyampaikan suaranya, sekalipun masalah politik. Sebelumnya, Durov mengatakan bahwa Pemerintah Eropa Barat menghubungi Telegram, dan memintanya untuk membungkam suara-suara konservatif di Rumania menjelang pemilihan presiden.
“Saya menolak mentah-mentah. Telegram tidak akan membatasi kebebasan pengguna Rumania atau memblokir saluran politik mereka,” tulis Durov dalam saluran resminya.
Menurutnya, semua orang memiliki kebebasan berbicara dan pemilu yang adil atau tidak. “Dan rakyat Rumania layak mendapatkan keduanya,” tegas Durov lagi. (sic)
