WARTALENTERA – Ketua Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa keterlibatan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sangat penting dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU Haji).
Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/6/2025), Cucun menyebutkan bahwa keikutsertaan KBIH dalam pembahasan UU Haji merupakan bentuk prinsip partisipatif sekaligus upaya mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih inklusif, tertib, dan berorientasi pada pelayanan jamaah.
“Mereka memberikan pembelajaran manasik selama setahun, bukan hanya 10–11 kali pertemuan. Mereka paham betul seluk-beluk ibadah haji dan membimbing langsung di Tanah Suci. Ini yang tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh pemerintah,” ujar Cucun yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Cucun menegaskan, keberadaan KBIH harus tetap dipertahankan dan justru ditingkatkan melalui koordinasi yang lebih kuat. Menyikapi isu monopoli tenda di Arafah dan Mina oleh sejumlah KBIH, Cucun menyatakan bahwa masalah tersebut dapat diatasi dengan ketegasan dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). “Kalau ada KBIH yang suka monopoli tempat, itu tinggal penegasan dari PPIH. Semua pihak harus sadar bahwa tempat di Arafah dan Mina ini terbatas. KBIH juga harus saling menghargai dan toleransi antarsesama,” katanya.
Senada dengan Cucun, anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni sebelumnya juga menyoroti pentingnya peran KBIH dalam membantu Kementerian Agama (Kemenag) memperkuat layanan pembinaan jamaah haji.
“Kelompok Bimbingan Ibadah Haji merupakan mitra strategis Kementerian Agama dalam bidang pembinaan kepada jemaah haji. Keberadaan KBIH sangat membantu Kemenag dalam penguatan layanan pembinaan jemaah haji,” ungkap Husni.
Ia menambahkan, sinergi antara KBIH dan Kemenag harus terus ditingkatkan untuk menjamin kualitas pelayanan jamaah. Menurutnya, tanpa keterlibatan KBIH, proses pembinaan jamaah haji akan sulit berjalan optimal. “Kami percaya pembinaan jamaah haji tanpa kehadiran KBIH tidak akan berjalan lancar,” lanjutnya.
Lebih dari itu, Husni menekankan bahwa KBIH tidak hanya membantu dalam pembinaan manasik, tetapi juga menyangkut masalah administratif dan kesehatan jamaah. Keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji, menurutnya, sangat bergantung pada dukungan para pemangku kepentingan, khususnya KBIH. (kom)
