WARTALENTERA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa sekitar 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus tersedia di Jawa Barat guna menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Provinsi ini menjadi prioritas karena memiliki jumlah penduduk dan siswa terbesar di Indonesia.
"Di Jabar, ada sekitar 12 juta siswa, belum ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Sehingga di Jawa Barat itu harus ada kurang lebih 5.000 SPPG," kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Bandung, Rabu (18/6/2025).
Menurut Dadan, besarnya populasi membuat potensi pendanaan program MBG di Jawa Barat juga sangat tinggi. Jika satu SPPG membutuhkan anggaran sekitar Rp10 miliar, maka aliran dana untuk 5.000 SPPG bisa mencapai Rp50 triliun. "Benar akan jauh lebih besar dibandingkan APBD provinsinya yang hanya Rp33 atau Rp31 triliun dan jadi suatu potensi yang cukup besar," ujarnya.
Saat ini, lanjut Dadan, Jawa Barat menjadi provinsi tercepat dalam membentuk SPPG, dengan sudah berdirinya 600 unit. Bahkan, banyak pihak tengah mengajukan pembentukan SPPG tambahan. "Dalam waktu singkat mungkin SPPG di Jawa Barat ini akan jumlah sekitar 2.000. Kami akan kejar untuk bisa mencapai 5.000 di akhir November," jelasnya.
Meski begitu, BGN tidak dapat bekerja sendirian. Dadan menegaskan pentingnya kerja sama dengan pemerintah daerah agar strategi pelaksanaan program bisa berjalan optimal. "Dalam waktu dekat, saya akan ke Gedung Sate untuk bekerjasama dengan Pemprov Jawa Barat agar percepatan bisa terjadi," kata Dadan.
Program MBG sendiri dirancang untuk meningkatkan gizi siswa, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita melalui distribusi makanan bergizi yang merata dan berkelanjutan. (kom)
