WARTALENTERA-Revisi UU KUHAP dibahas pekan depan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rapat kerja pembahasan revisi Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP akan dimulai pada pekan depan.
Ia menilai, bahwa kemungkinan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang sudah disusun oleh pemerintah akan dikirimkan pada pekan ini. Kemudian rapat kerja pembahasan KUHAP akan dilaksanakan bersama pemerintah.
"Pihak DPR sudah melakukan partisipasi publik dengar pendapat dari masyarakat dengan bahan yang sudah cukup," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Ia juga memastikan, pembahasan revisi UU KUHAP bakal dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
Selain itu, ia juga sudah meminta agar setiap perkembangan pembahasannya ditampilkan dan tersedia untuk publik. Ia mengaku, tidak ada target berapa lama revisi tersebut akan tuntas.
Karena cepat atau lambatnya RUU itu disahkan bakal tergantung terhadap proses pembahasannya nanti. "Kalau lancar ya bisa cepat, jadi kita tidak akan memaksakan kalau seandainya masih terjadi hal-hal yang belum bisa disepakati," katanya.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan, DPR akan melanjutkan pembahasan delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I. RUU tersebut terdiri dari tiga usulan DPR, tiga usulan pemerintah, dan dua RUU dari daftar kumulatif terbuka.
Tujuh di antaranya merupakan RUU carry over dari periode keanggotaan DPR sebelumnya. Dia memastikan pembahasan RUU di DPR akan berjalan transparan karena pembentukan suatu undang-undang tidak terlepas dari perspektif kepentingan para pihak.
"Oleh karena itu, perlunya membangun komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan untuk dapat mencari titik temu bagi kepentingan nasional dalam suatu pembentukan undang-undang," paparnya. (sic)
