WARTALENTERA-Pemda (Pemerintah daerah) didorong berperan aktif jadi penjamin mutu Sekolah Rakyat, untuk memastikan program berjalan dengan baik dan tujuan utama memutus mata rantai kemiskinan antar generasi tercapai. Harapan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, meminta para wakil kepala daerah menjalankan fungsi pengawasan.
"Nanti kita akan meminta bantuan para wakil kepala daerah sebagai fungsi pengawasan untuk nanti memimpin di daerah masing-masing terkait proses penjaminan mutu pendidikan,” ujarnya, dikutip Sabtu (28/6/2025). Ia menambahkan, Sekolah Rakyat merupakan program lintas kementerian dan lembaga yang digagas Presiden RI melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara kolaboratif hingga tingkat daerah.
Selain pengawasan oleh kepala dan wakil kepala daerah, akan dibentuk Dewan Guru dan Tim Penjamin Mutu yang bertugas memastikan pendidikan di Sekolah Rakyat sesuai dengan harapan Presiden. Dalam pelaksanaan di lapangan, kata Robben, terdapat dua hal utama yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah.
Salah satunya adalah penyediaan lokasi rintisan Sekolah Rakyat dan lahan permanen seluas minimal 5–10 hektare untuk pengembangan jangka panjang. Ia pun menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah menyiapkan minimal dua lokasi awal.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menyampaikan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat. Menurutnya, program ini membawa harapan besar dalam upaya memutus rantai kemiskinan, sekaligus membuka lapangan pekerjaan di daerah.
Sekolah rakyat juga memberikan peluang bagi masyarakat bawah yang belum bekerja atau berpenghasilan tidak tetap untuk mendapatkan pendidikan yang dibiayai negara. "Saya memang awalnya ini menyiapkan dua, tapi saya berharap pemerintah pusat akan menyiapkan kita empat, minimal,” ucapnya.
Andi juga menegaskan, Pemprov Sultra tengah menyiapkan roadmap pendidikan jangka panjang, agar generasi muda bisa menjadi pilar utama dalam mendukung agenda hilirisasi di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. "Bisa jadi nanti mereka (siswa Sekolah Rakyat) yang akan disiapkan untuk itu,” imbuhnya.
Sekolah Rakyat di Kendari akan dimulai di Sentra Meohai dengan dua rombongan belajar tingkat SMP. Namun, pemerintah saat ini tengah menyiapkan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari untuk menjadi rintisan Sekolah Rakyat.
Balai ini akan menampung empat rombel yang terdiri dari 100 siswa. Selain bertemu dengan orang tua dan calon siswa Sekolah Rakyat, Sekjen Kemensos dan Gubernur Sultra juga meninjau progres renovasi sekolah.
Robben menyebut, saat ini progres pengerjaan sudah mencapai 80 persen dan ditargetkan selesai bulan Juli. (sic)
