WARTALENTERA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyatakan bahwa PDIP akan mengambil peran strategis sebagai mitra pemerintah sekaligus sparring partner atau penyeimbang dalam pemerintahan ke depan.
Menurut Said, sikap politik PDIP akan bersifat konstruktif: mendukung kebijakan pemerintah yang tepat dan memberikan solusi alternatif jika terdapat hal-hal yang dinilai kurang tepat.
"Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi yang terbaik," ujarnya di sela Kongres Ke-6 PDIP yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Jumat (1/8/2025).
Said juga menyampaikan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menekankan tantangan domestik dan global yang dihadapi Indonesia saat ini semakin berat dan penuh ketidakpastian. Untuk itu, PDIP tetap memberi dukungan terhadap upaya pemerintah mengatasi berbagai krisis dan tantangan nasional. "PDIP mendukung pemerintah untuk menghadapi tantangan dengan jalan yang terjal," katanya.
Meski demikian, Said belum bisa memastikan apakah PDIP akan bergabung ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto atau tetap berada di luar. "Sikap politik partai baru disampaikan besok, kita tunggu bersabar sampai besok," ucapnya.
Senada dengan Said, politikus PDIP lainnya Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa partainya tetap mendukung pemerintahan saat ini, meskipun tidak tergabung dalam kabinet. Dukungan ini tetap disertai fungsi pengawasan yang ketat sebagai bentuk kontrol politik.
"Kita dukung pemerintahan Pak Prabowo, walaupun kita berada di luar kabinet. Kita tetap mendukung sebagai penyeimbang," ujar Yasonna dalam kesempatan yang sama.
Ia menambahkan bahwa sikap tersebut juga sejalan dengan arahan Megawati Soekarnoputri saat memberikan pengarahan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Legislatif PDIP pada 30 Juli 2025 lalu. (kom)
