WARTALENTERA-RUU Perampasan Aset ditunggu warga +62, DPR janji rampung tahun ini. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan menyatakan, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset disepakati masuk prolegnas prioritas tahun 2025.
Dia menargetkan RUU tersebut rampung pada tahun ini. "Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan, tetapi kemudian kita ini namanya meaningful, harus memenuhi meaningful partisipasi publik," ujar Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip, Rabu (10/9/2025).
Lebih lanjut, Bob memastikan, DPR akan mengedepankan partisipasi publik yang bermakna (meaningfull participation). Menurutnya, perlu juga dicermati apakah perampasan aset ini masuk ke dalam sektor pidana asal atau pidana tambahan.
"Isinya mesti tahu dulu, dia apakah termasuk pidana asal atau pidana tambahan. Ada pidana pokok, ada jenisnya macam-macam," rincinya.
Menurutnya, RUU Perampasan Aset secara paralel akan dibahas bersamaan dengan RKUHAP. Nantinya, kata dia, Komisi III DPR RI akan menyelesaikam RKUHAP sekaligus RUU Perampasan Aset.
"Bersimultan itu artinya KUHAP, tetap jalan. Perampasan raset juga tetap jalan," janjinya.
Ia menambahkan, penyelesaian RKUHAP akan membantu pembahasan RUU Perampasan Aset. Pasalnya, implementasi RUU Perampasan Aset harus memiliki hukum acara pidana yang diatur dalam RKUHAP.
"Makanya itu tahapannya paralel tadi. Tetapi kita bersimultan. Bagaimana kita terlebih dahulu mengupas apa isinya yang sebenarnya. Yang selama ini harus kita uruskan bersama-sama," imbuhnya.
Sebagai informasi, DPR dan pemerintah sepakat membahas RUU Perampasan Aset pada tahun ini. RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas jangka menengah 2024-2029.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas juga berkali-kali mengungkapkan, RUU Perampasan Aset menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan ini merupakan hasil rundingan Presiden Prabowo Subianto bersama para ketua umum partai politik.
Diketahui, Prabowo sudah bertemu dengan para ketum parpol beberapa waktu lalu. "Kan presiden sudah bertemu dengan ketum-ketum parpol. Dan yang kedua juga, hari ini menandakan ada keputusan yang diambil, itu artinya pembicaraan ini sudah dilakukan secara baik ya. Dan kita tunggu proses politiknya itu ada di DPR sekarang sama Pak Ketua," kata Supratman di Jakarta, Selasa (9/9/2025). (sic)
