WARTALENTERA – Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan paket ekonomi 2025 yang terdiri atas 8 program akselerasi, 4 program lanjutan, dan 5 program penyerapan tenaga kerja (8+4+5) mampu membuka lapangan kerja baru, menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tenaga Ahli Utama PCO, Fithra Faisal, menjelaskan dalam rilis pers, Selasa (16/9/2025) bahwa paket stimulus ini dirancang sebagai jawaban atas tuntutan publik, terutama terkait penyediaan lapangan kerja berkualitas serta perlindungan bagi pekerja lepas tanpa kontrak kerja (gig worker). “Terutama ojol (pengemudi ojek online) yang kemarin mendapatkan concern yang lumayan besar dari Presiden,” ujarnya.
Dalam konferensi pers sehari sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan salah satu stimulus utama berupa diskon 50 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) bagi pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik.
Menurut Fithra, program akselerasi juga diarahkan pada penyerapan tenaga kerja melalui skema magang untuk 20 ribu lulusan baru perguruan tinggi dengan uang saku Rp3,3 juta per bulan. “Jadi pemerintah menjamin 20 ribu fresh graduate ini untuk bisa langsung masuk ke sistem melalui magang, sehingga pada akhirnya mereka tidak menjadi sumber daya yang menganggur,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program padat karya tunai (cash for work) di bawah Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum, serta lima program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada serapan tenaga kerja. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditargetkan menyerap lebih dari 1 juta pekerja, sedangkan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan menyerap lebih dari 200 ribu tenaga kerja.
“Semua itu difokuskan pada bagaimana pemerintah menjawab tantangan mengenai penyediaan lapangan kerja berkualitas, dan untuk gig worker pemerintah menjamin keselamatan kerja mereka. Jadi mereka juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah,” tegas Fithra.
Lebih lanjut, paket ekonomi 8+4+5 juga diyakini mampu menjaga daya beli masyarakat. Bantuan pangan berupa 10 kilogram beras selama dua bulan akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu, pemerintah juga memperluas PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata.
“Kalau masyarakat diberikan bantuan sosial, ini kan pasti akan mengurangi beban pengeluaran mereka. Kemudian iuran-iuran yang selama ini membebani juga disubsidi oleh pemerintah. Ini akan berdampak pada daya beli masyarakat,” kata Fithra.
Ia menambahkan program padat karya tunai di sektor perhubungan dan pekerjaan umum secara langsung menciptakan proyek, lapangan kerja, sekaligus pendapatan bagi masyarakat. “Dan itu kan langsung ada proyeknya, menciptakan lapangan kerja. Pastinya berdampak pada daya beli karena mereka punya uang,” tegasnya.
Paket ekonomi 8+4+5 juga ditargetkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional hingga 5,2 persen pada akhir 2025. “Seperti yang kemarin terjadi di kuartal II, pertumbuhan ekonomi kita masih bisa dijaga di atas 5,12 persen, salah satunya melalui stimulus yang fokus pada disposable income,” pungkas Fithra.(kom)
