KBRI Seoul Minta WNI Tetap Pantau Perkembangan Politik Korsel

Editor : Sicillia Tan

Rabu, 04 Des 2024 07:09 WIB

WARTALENTERA - KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di Seoul mengimbau WNI (Warga Negara Indonesia) untuk selalu memantau perkembangan situasi terkait keadaan darurat militer yang sebelumnya ditetapkan oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Meski tak lama usai Dekrit Darurat Militer dikeluarkan, langsung dibatalkan oleh parlemen.

Jumat, 15 Mei 2026 08:25 WIB

Sara Duterte Dimakzulkan, Bagaimana dengan Wacana Pemakzulan Gibran?

Imbauan tersebut dikeluarkan KBRI Seoul melalui surat imbauan yang diunggah melalui laman Instagram Selasa (3/12/2024) malam. Sesaat, usai ditetapkannya "Negara Dalam Keadaan Darurat Militer" oleh Presiden Yoon Suk-Yeol mulai 3 Desember 2024 pukul 23.00 KST.

“Dimohon untuk tetap tenang, senantiasa waspada, serta selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing,” kata KBRI Seoul, dikutip Rabu (4/12/2024). Surat yang ditujukan kepada seluruh WNI yang berdomisili di Republik Korea khususnya ibu kota Seoul dan sekitarnya tersebut turut meminta agar WNI tidak berkerumun di berbagai lokasi publik, menghindari kerumunan massa serta daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa dan/atau unjuk rasa.

"Khusus untuk kota Seoul, dimohon sebisa mungkin untuk sementara menghindari kawasan National Assembly di Yeouido, kantor Kepresidenan di Yongsan, serta lokasi strategis lainnya,” tambahnya. WNI juga diminta untuk tidak mendekati/menonton/berpartisipasi dalam kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh pihak manapun, meskipun dilakukan secara damai atau tidak ada indikasi akan terjadi bentrokan.

Kemudian, mematuhi hukum yang berlaku dan instruksi/himbauan aparat keamanan setempat, senantiasa membawa identitas/tanda pengenal, serta memperhatikan dan mematuhi Dekrit Darurat Militer yang diumumkan dan konsekuensi hukum jika melanggar Dekrit dimaksud. Apabila menemui permasalahan, WNI dapat menghubungi KBRI Seoul melalui Hotline PWNI dengan nomor (+82-10-5394-2546), telepon: (02 2224 9000), maupun email [email protected].

Untungnya, usai menyatakan Dekrit Darurat Militer, kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol langsung menyetujui pencabutan status darurat militer. Yoon mengatakan ia akan mencabut perintah darurat militernya usai parlemen secara bulat sepakat untuk memblokir keputusan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan sesaat sebelum pukul 05.00 pagi waktu setempat. Pencabutan perintah darurat militer akan segera dilakukan Yoon setelah ia memperoleh dukungan dari kabinetnya.

Menurutnya, ia belum dapat mengumpulkan seluruh jajaran pembantunya di kabinet lantaran waktu di Korea Selatan masih dini hari. Ribuan pengunjuk rasa yang berkumpul di luar gedung parlemen Majelis Nasional berteriak dan bertepuk tangan mendengar kabar tersebut.

Kamis, 12 Des 2024 10:28 WIB

Presiden Korsel Melawan, Buntut Penetapan Tersangka dan Rencana Pemakzulan

"Kami menang!" mereka berteriak dan seorang demonstran memukul drum, melansir Reuters, Rabu (4/12/2024). Kepala partai oposisi kecil, Cho Kuk tampak menemui para pengunjuk rasa di luar gedung parlemen.

Menurutnya, hal ini belum berakhir dan bersumpah untuk memakzulkan Yoon dengan mengumpulkan suara dari partai-partai lain. Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol menetapkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) waktu setempat dengan alasan untuk melindungi negara dari "kekuatan komunis" di tengah pertikaian parlemen mengenai rancangan Undang-undang anggaran.

"Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara. Dengan ini saya mengumumkan darurat militer," kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, melansir AFP.

"Tanpa memperhatikan mata pencaharian rakyat, partai oposisi telah melumpuhkan pemerintahan semata-mata demi pemakzulan, penyelidikan khusus, dan melindungi pemimpin mereka dari keadilan," tambahnya. Kebijakan mengejutkan tersebut dilakukan saat Partai Kekuatan Rakyat pimpinan Yoon terus berselisih dengan Partai Demokrat, yang merupakan oposisi utama.

Sabtu, 07 Des 2024 09:45 WIB

Presiden Korsel Minta Maaf ke Publik, Buntut Dekrit Darurat Militer

Partai Demokrat adalah partai mayoritas di parlemen, dengan beranggotakan 300 orang. Kedua pihak terus berseteru mengenai Rancangan Undang-undang anggaran tahun depan.

Minggu lalu, anggota parlemen oposisi menyetujui rencana anggaran yang dikurangi secara signifikan melalui komite parlemen. "Majelis Nasional kita telah menjadi surga bagi para penjahat, sarang kediktatoran legislatif yang berupaya melumpuhkan sistem peradilan dan administratif serta menumbangkan tatanan demokrasi liberal kita," tuding Yoon.

Ia menuduh anggota parlemen oposisi memangkas semua anggaran utama yang penting bagi fungsi inti negara, seperti memerangi kejahatan narkoba dan menjaga keamanan publik. Pemerintahan Yoon menilai persetujuan ini mengubah negara menjadi surga narkoba dan negara dengan kekacauan keamanan publik.

Yoon kemudian melabeli oposisi sebagai "kekuatan anti-negara yang berniat menggulingkan rezim" dan menyebut keputusannya "tak terelakkan". "Saya akan memulihkan negara ke keadaan normal dengan menyingkirkan kekuatan anti-negara sesegera mungkin," pungkasnya, sebagai alasan keluarnya Dekrit Darurat Militer. (sic)