WARTALENTERA-DPR tengah mempersiapkan revisi UU Hak Cipta (UUHC) dan mendapat dukungan dari Kemenekraf (Kementerian Ekonomi Kreatif). Pemerintah menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut, karena dipandang sebagai angin segar bagi penguatan ekosistem ekonomi kreatif nasional yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
Langkah ini dipandang Menekraf Teuku Riefky menegaskan komitmen kementeriannya untuk aktif berkontribusi dalam setiap tahapan pembahasan revisi UUHC. Menurutnya, upaya DPR RI dalam memperbarui landasan hukum hak cipta merupakan langkah yang sangat tepat, terutama di era digital yang penuh dinamika.
Teuku Riefky juga menyampaikan apresiasinya kepada Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagai leading sector pemerintah yang telah melibatkan Kemenekraf dalam diskusi awal persiapan pembahasan revisi UUHC. "Sebagai kementerian yang menaungi 17 subsektor ekonomi kreatif, Kemenekraf merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi yang konstruktif dalam proses ini. Revisi UUHC diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi dalam implementasi UUHC yang berlaku saat ini," ulasnya, dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (4/5/2025).
Beberapa isu krusial yang kemungkinan akan menjadi fokus dalam revisi ini antara lain, perlindungan hak cipta di era digital, mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta yang lebih efektif, pengaturan mengenai hak terkait, serta penyesuaian dengan perkembangan perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual.
Dengan adanya dukungan penuh dari Kemenekraf dan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, proses revisi UUHC ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan undang-undang yang benar-benar mampu menjadi landasan yang kuat bagi perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. "Pemerintah dan DPR RI menunjukkan sinergi yang positif dalam upaya memajukan sektor yang memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional ini," ucapnya lagi. (sic)
