WARTALENTERA - Menteri PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Maruarar Sirait bersama Menteri Komdigi (Komunikasi dan Digital) Meutya Viada Hafid memberikan kunci rumah subsidi kepada wartawan. Jumlahnya cukup fantastis yakni 2.000 unit.
Menteri PKP mengatakan wartawan sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk dapat memiliki rumah bersubsidi sehingga dapat bekerja mencari dan menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat luas.
"Hari ini saya serahkan kunci rumah bersubsidi untuk para wartawan. Kami ingin wartawan juga bisa memiliki rumah subsidi berkualitas yang dibangun oleh pengembang yang bertanggungjawab," tutur Menteri PKP Maruarar Sirait di Perumahan Gran Harmoni Cibitung di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025).
Menteri PKP juga mengapresiasi Menteri Komdigi yang memiliki semangat menyediakan hunian bagi para wartawan. "Teman-teman wartawan beruntung punya Menteri Komdigi yang juga mantan wartawan dan punya hati untuk menyediakan hunian layak berkualitas.
Saya sudah lihat langsung rumahnya dan bangunannya bagus dan berkualitas. Saya rasa pengembang perumahan ini yakni Vista Land Group adalah pengembang yang bertanggung jawab," terangnya.
Menteri PKP bersama Menteri Komdigi serta Ketua PWI dan ATVSI juga sempat meninjau salah satu unit rumah subsidi di Perumahan Gran Harmoni Cibitung yang berlokasi di Jalan Sari Mukti No.124, Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Pada kegiatan seremonial tersebut, Menteri PKP dan Menteri Komdigi menyerahkan kunci rumah kepada 5 orang pekerja industri media dan ada 78 orang wartawan lain yang menerima kunci rumah. Kegiatan serupa juga dilaksanakan di Kantor Cabang BTN di Medan, Palembang, Makassar, Manado, D.I Yogyakarta dengan masing-masing 10 orang wartawan.
Adanya program rumah subsidi untuk wartawan, tambah Menteri PKP bukanlah sogokan dari pemerintah. Akan tetapi hal ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak berkualitas bagi seluruh segmen masyarakat termasuk media.
"Silakan wartawan melaksanakan tugasnya untuk menyebarluaskan informasi. Program rumah subsidi ini bukan sogokan tapi tolong berikan informasi kepada masyarakat yang benar bukan hanya informasi enak di dengar. Jika memang pengembang perumahan membangun rumahnya bagus beritakan bagus dan wartawan jadi mata telinga kita semua," terangnya.
Disebutkan, Kementerian PKP menyediakan kuota 1.000 rumah subsidi untuk wartawan dan akan ditambah 1.000 unit lagi sehingga totalnya 2.000 unit di seluruh Indonesia jika peminatnya banyak. "Saya sanggup menyediakan 3.000 rumah subsidi untuk wartawan," katanya percaya diri.
Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga menjelaskan bahwa tantangan pemerintah cukup banyak. Namun demikian Kementerian PKP siap mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto bahwa Program 3 Juta Rumah optimis mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Salah satunya, tambah Menteri PKP, Kementerian PKP bersama BP Tapera akan berusaha meningkatkan target kuota rumah bersubsidi dari 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit rumah hingga akhir tahun ini.
Selain itu, kebijakan BPHTB dan PBG gratis dan cepat serta proses yang mudah diharapkan juga mampu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah dengan harga terjangkau dan berkualitas.
Untuk dapat rumah merealisasikan target 350.000 rumah subsidi yang berkualitas dirinya juga berharap adanya dukungan dari asosiasi pengembang dan DPR. Selain itu, juga para wartawan untuk mensosialisasikan program KPR FLPP sehingga masyarakat bisa mengetahui cara mudah untuk memiliki rumah.
Menteri Komdigi (Komunikasi dan Digital) Meutya Viada Hafid mengaku sangat mendukung program Menteri PKP untuk menyediakan rumah subsidi bagi wartawan. Menurutnya banyak wartawan yang bekerja bertahun-tahun namun lupa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yakni rumah.
"Jumlah jurnalis Indonesia kurang lebih 100.000 orang namun sekitar 70 persen belum memiliki rumah layak. Jadi program ini perlu di dukung penuh dan wartawan di seluruh Indonesia yang belum memiliki rumah juga bisa memiliki rumah subsidi," harapnya. (vit)
Editor : Novita Amelilawaty
