WARTALENTERA-Menkes (Menteri Kesehatan) Budi Gunadi Sadikin angkat bicara terkait polemik mutasi sejumlah dokter di lingkungan Kemenkes (Kementerian Kesehatan). Salah satu kontra terkait mutasi datang dari Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso.
Dalam pernyataannya di Kompleks DPR/MPR, Rabu (14/5/2025) kemarin, Budi Gunadi Sadikin menegaskan, mutasi tersebut bukanlah hal baru atau mendadak. Proses ini, menurutnya, sudah dilakukan sejak enam bulan lalu sebagai bagian dari kebijakan pemerataan dan pembenahan budaya organisasi di Kemenkes.
“Mutasi itu sudah dilakukan sejak 6 bulan yang lalu. Kenapa? Karena memang kita tidak rata kondisinya di Kemenkes,” ujar Budi, dikutip Kamis (15/5/2025).
Menurutnya, kebijakan mutasi merupakan hal yang lumrah dan sudah menjadi bagian dari budaya organisasi di kementeriannya. Mutasi dilakukan untuk memberikan kesempatan yang adil bagi semua tenaga medis, termasuk para dokter dari berbagai daerah.
“Niatnya untuk meratakan dan menghilangkan budaya di mana orang hanya mau bertugas di satu rumah sakit saja,” jelasnya. Ia rnenambahkan, sistem mutasi ini akan terus dijalankan guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan profesional.
Ia juga menyampaikan bahwa mutasi bukan ditujukan kepada individu atau lembaga tertentu. Menanggapi isu bahwa mutasi terhadap Ketua IDAI dilakukan karena perbedaan pendapat dengan Kemenkes, Budi dengan tegas membantahnya.
Ia menyebut, tidak ada persoalan pribadi antara dirinya atau Kemenkes dengan IDAI. “Saya tidak punya masalah dengan IDAI. Apa yang dilakukan Kemenkes dengan IDAI itu sangat banyak dan sangat bagus,” tegasnya.
Sebatas informasi, sejumlah dokter yang tergabung dalam IDAI dimutasi ke beberapa rumah sakit. Langkah ini sempat memicu polemik di kalangan tenaga kesehatan dan masyarakat karena dianggap tidak sesuai prosedur.
Namun, menteri kesehatan memastikan mutasi dokter tersebut dilakukan secara profesional dan demi kepentingan organisasi secara keseluruhan. Sebelumnya, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP IDAI) Piprim Basarah Yanuarso membantah, jika gerakannya memprotes mutasi dokter anak dari sejumlah rumah sakit karena permasalahan gaji.
Ia sendiri mengalami pemindahan dari semula bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo ke Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. “Ya kalau itu (gaji, Red), masalah kecil ya. Bagi kami, bukan masalah itu sebetulnya. Bagi kami, mutasi ke mana saja tidak ada masalah karena kami sudah pernah bertugas di tempat yang jauh yang lebih buruk dari kondisi rumah sakit tempat kami dimutasi,” kata Piprim di Kompleks MPR/DPR RI, Rabu (14/5/2025).
Baginya, isu gaji tersebut sengaja dimunculkan sebagai bentuk pengerdilan atas aspirasinya yang menolak proses mutasi dokter anak yang menurutnya semena-mena. “Itu narasi-narasi yang dibangun yang sengaja. Bukan itu inti masalahnya, tapi bahwa prosedural mutasi yang menyalahi aturan itu yang saya kira perlu ditinjau kembali,” kata dia.
Ditambahkan Ketua Unit Kerja Koordinasi Kardiologi IDAI Rizky Adriansyah, bahwa mutasi dokter dari tempat kerjanya memerlukan pemetaan kebutuhan sarana kesehatan di Indonesia. Rizky yang mengalami pemberhentian sepihak oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adam Malik, Medan, mengungkapkan bahwa mutasi dokter perlu ada koordinasi dengan organisasi profesi.
“Ya kalau bicara konteksnya pemerataan itu, kita enggak bisa bicara seputaran Jakarta saja. Kita bicara tentang mapping pengembangan layanan jantung anak dari Sabang sampai Merauke,” ulasnya.
Ia juga mengkritik mutasi Piprim yang menurutnya berbahaya bagi nasib pendidikan dokter jantung anak di Indonesia. Menurutnya, Piprim saat ini berstatus sebagai pengajar dokter jantung anak di RSCM yang tidak bisa digantikan kecuali dengan keahlian yang sama.
“Jadi, kalau dr. Piprim dipindahkan dari rumah sakit yang center pendidikan, pabriknya untuk memproduksi ahli jantung anak itu dipindah, artinya mengurangi kebutuhan dokter yang nanti akan dikirim ke daerah,” jelasnya.
Kepala Biro Informasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman juga sempat berkomentar, dirinya membantah pernyataan IDAI yang menyebut bahwa mutasi terhadap sejumlah dokter adalah karena mereka menentang kolegium versi Kemenkes. “Enggak ada kaitan kayak begitu. Memang apakah yang 15 orang (dimutasi, Red) atau 12-13 orang (dimutasi, Red) yang lain kita pindahkan hanya gara-gara kolegium? Kan enggak,” yakinnya. (sic)
