WARTALENTERA-Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk keberlanjutan proyek IKN. Anggaran tersebut nantinya dipakai untuk membangun sejumlah infrastruktur di tahap kedua, selama kurun waktu 2025-2029.
Dukungan anggaran tersebut dipastikan, usai Prabowo memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Selasa (21/1/2025) kemarin. Agenda pembahasan terkait kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri terkait, seperti Agus Harimurti Yudhoyono (Menko Infrastruktur), Maruarar Sirait (Menteri PKP), dan Mochamad Basuki Hadimuljono (Kepala Otorita IKN). “Kami fokus pada kelanjutan pembangunan kawasan inti pemerintahan di IKN. Ada proyek yang sudah selesai, tapi masih banyak yang sedang berjalan,” ungkap Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, dikutip Rabu (22/1/2025).
Anggaran negara itu akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan gedung parlemen, legislatif, dan yudikatif. “Anggaran ini disiapkan agar Otorita IKN bisa menyelesaikan proyek dengan tepat sasaran,” ulasnya.
Menurut AHY, beberapa desain awal untuk kompleks legislatif dan yudikatif akan ditinjau ulang untuk memastikan pembangunan sesuai target. “Kami akan me-review rancangan awal agar hasilnya lebih optimal,” tegasnya.
Pendanaan IKN akan bersumber dari APBN dan non-APBN. Pemerintah juga mengundang swasta untuk turut berkontribusi.
“Kami ingin memastikan semua pihak bekerja sama dengan baik demi kelancaran pembangunan IKN,” tuntasnya. Dengan fokus pada integrasi dan efisiensi, pemerintah berharap tahap kedua pembangunan IKN dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu, mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan perkembangan pembangunan proyek di IKN. Ia mengatakan, beberapa waktu lalu memang banyak groundbreaking proyek di IKN.
Tapi menurutnya, groundbreaking banyak yang berlanjut sampai ke pembangunan. “Yang groundbreaking memang banyak, tapi yang dibangun sedikit,” ujar mantan politisi PDIP itu.
Maka itu, lanjutnya, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pengusaha yang terlibat dalam pembangunan proyek di IKN. Dalam evaluasi ini, pengusaha tersebut akan ditanya soal kesanggupan mereka dalam melanjutkan pembangunan proyek yang sudah di IKN.
Ketika para pengusaha tersebut masih menyatakan kesanggupan, mereka akan diberikan kesempatan untuk melanjutkan proyek yang sudah digroundbreaking. “Tapi mereka akan diberikan deadline, kapan mereka sanggup menyelesaikan. Kalau mereka tidak sanggup akan diberikan ke yang lain,” imbuhnya.
Hal itu katanya, harus dilakukan supaya pembangunan IKN bisa berjalan cepat. Proyek pembangunan IKN dimulai di era Jokowi.
Sedangkan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto pembangunan IKN sudah menelan anggaran Rp89 triliun anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN). Menurutnya, uang itu dipakai untuk pembangunan IKN tahap pertama.
“Kami laporkan saat tahap awal 2022-2024 APBN telah menginvestasikan Rp89 triliun,” kata Basuki. Basuki menjelaskan, uang itu dipakai untuk membangun jalan tol menuju IKN, 47 menara hunian, saluran air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, dan kantor pemerintahan.
Selain itu, anggaran tersebut juga dipakai untuk membangun sarana peribadatan, mulai dari masjid, gereja, hingga basilika. Proyek-proyek itu dikerjakan oleh Kementerian PUPR.
Basuki melaporkan ada duit Rp58,41 triliun di luar kas negara yang juga dipakai untuk pembangunan IKN. Uang itu berasal dari investasi sejumlah perusahaan swasta.
“Ada juga investasi swasta yang sudah groundbreaking sampai September lalu Rp58,41 triliun. Ini progresnya sekarang ada beberapa yang sudah jalan, ada yang sudah selesai,” tutupnya. (sic)
