WARTALENTERA – Pemerintah fokus membangun jalan layang (flyover) atau jalan bawah tanah (underpass) untuk menghindari perlintasan sebidang kereta.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo siap berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk membangun flyover atau underpass untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang kereta.
Dia mengatakan perlintasan sebidang di seluruh wilayah Indonesia terbagi-bagi menjadi kewenangan kabupaten, provinsi, dan nasional. Untuk kewenangan nasional masih terdapat sekitar 136 titik perlintasan sebidang yang belum ditangani.
“Terdapat 136 titik lagi yang belum kita tangani. Itu nanti kita akan diskusi dengan Kemenhub dan para pemangku kepentingan terkait titik mana yang super prioritas akan kita kerjakan cepat. Tapi juga kembali lagi satu hal, lahan harus dari Pemda karena lahan di perlintasan sebidang sangat mahal,” kata Dody di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Dia menambahkan bahwa penyediaan lahan untuk pembangunan flyover atau underpass merupakan kewajiban Pemda mengingat lokasi perlintasan sebidang rata-rata merupakan daerah prime sehingga harus dibicarakan dengan Pemda.
Dody juga menyampaikan pembangunan flyover atau underpass di perlintasan sebidang tergantung pada kondisi daerah setempat dan kesiapan lahannya. “Jadi belum tentu akan flyover semua, tergantung kondisi setempat dan kesiapan lahannya,” katanya.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran Rp4 triliun yang bakal digunakan untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api (KA) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria mengatakan program perbaikan lintasan kereta api memang menjadi bagian dari program kerja pemerintah tahun 2026. Itu menimbang pentingnya aspek keselamatan dari program tersebut.
Dia memastikan anggarannya berasal dari pemerintah, khususnya melalui Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas sarana dan prasarana perkeretaapian.
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa guna meningkatkan keselamatan transportasi publik.
Presiden menjelaskan bahwa ribuan titik perlintasan tersebut merupakan warisan infrastruktur sejak zaman Belanda yang sudah puluhan tahun tidak mendapatkan penanganan menyeluruh.
Menurut Prabowo, langkah itu diambil karena pemerintah menyadari banyak lintasan kereta api yang hingga saat ini tidak memiliki penjagaan, sehingga rawan kecelakaan. (vit)
