WARTALENTERA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara siap gelontorkan dana hingga Rp130 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah. Nantinya, dana tersebut akan dikucurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Menurut CEO Danantara Rosan P. Roeslani, anggaran tersebut merupakan jumlah dukungan yang dikucurkan untuk tahun ini.
“Saya sudah berbicara seluruh bank Himbara plus Bank Syariah Indonesia dan juga BTN, jadi ada 5 bank, untuk memberikan pendanaan kepada perumahan yang nanti akan dibangun pak Ara (Menteri PKP) sampai akhir tahun ini kurang lebih kami sudah hitung mencapai Rp130 triliun,” kata Rosan di Gedung Parlemen Singapura, dikutip dari akun Instagram @maruararsirait, Selasa (17/6/2025).
Terkait hal tersebut, Rosan menjelaskan saat ini skema pendanaan oleh Danantara melalui Himbara untuk program 3 juta rumah sudah dimatangkan dan bisa langsung berjalan. Himbara juga menyambut baik hal ini.
“Kenapa? Karena mereka (Himbara) punya jaminan juga melalui rumah yang akan diberikan pembiayaan dan pembiayaannya juga kita akan berikan dengan subsidi murah yang lebih baik dan prosesnya juga segera kita mulai,” ujar Rosan.
Dijelaskan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan tim Kementerian PKP agar pembiayaan ini bisa berjalan sesuai aturan yang ada dan memberikan dampak positif.
Di kesempatan berbeda, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mengungkap terdapat kebutuhan sektor perumahan untuk membangun kawasan industri di Karimun, Bintan, dan Batam (KKB), Kepulauan Riau.
“Cuma memang di sana karena hutannya masih banyak, rumah-rumah harus dibangun oleh Menteri Perumahan. Karena kalau tidak ada Menteri Perumahan, tidak bisa kita membangun land di sana,” kata Bahlil di Singapura.
Merespons Bahlil, Menteri PKP Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara menyambut baik hal tersebut. Menurut Ara hal ini merupakan kolaborasi antar sektor yang baik dengan melibatkan sektor perumahan.
“Jadi inilah sinergi yang luar biasa dari Pak Balik dan Pak Rosan dan saya jadi kecipratan bagusnya ya, dari apa yang dilakukan, bagus jadi kami juga akan menyiapkan perumahannya,” ujar Ara.
“Jadi ini kan akan jadi menggerakkan ekonomi karena rumah itu dibangun oleh banyak orang, bahan baku dan sebagainya,” lanjutnya.
Sebelumnya diberitakan, Wamen PKP Fahri Hamzah mengungkapkan kebutuhan biaya untuk program 3 juta rumah mencapai Rp300 triliun per tahun. Nantinya, APBN akan memenuhi porsi Rp43,6 triliun untuk program renovasi rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa dan Rp26,4 triliun untuk BSPS di pesisir.
Di perkotaan, imbuhnya, dibutuhkan sekitar Rp240 triliun untuk membangun 1 juta unit dalam bentuk hunian vertikal seperti apartemen atau rumah susun (rusun), namun kebutuhan ini tidak memberatkan APBN.
“Yang Rp 240 triliun itu kan market, kan bukan pemerintah yang bangun. Karena itu kan wilayahnya para pengembang,” kata Fahri saat ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Selatan pada Rabu (11/6/2025).
Nantinya dukungan pemerintah untuk mendirikan hunian vertikal bukanlah dukungan berupa biaya melainkan pemberian lahan negara untuk dibangun oleh pengembang.
“Dia (swasta) bangun pake uang dia dong. Nanti kan dibeli oleh pemerintah. Pembelian oleh pemerintah itu memakai lembaga off-taker dan itu BUMN. BUMN itu nanti dua, ada BUMN yang enggak ngambil untung (penugasan), ada yang ngambil untung,” ucapnya. (inx)
